OKI, LamanQu.Com – Ketua Komisi II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Ayu Nur Suri, SE., MM., menyoroti anjloknya harga gabah dan rendahnya daya serap BULOG, yang semakin meresahkan petani saat musim panen tiba.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Sumsel ke Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (20/03/25). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BULOG dan OPD terkait di DPRD Sumsel pada 4 Maret 2025 lalu.
Turut hadir dalam kunker ini perwakilan BULOG Sumsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hortikultura Sumsel, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Disperindag Sumsel, serta OPD terkait di OKI, tim jemput gabah, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya.
Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan harga jual gabah di Lempuing masih jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp6.500 per kilogram. Faktanya, petani hanya mampu menjual gabahnya dengan harga berkisar Rp5.400 hingga Rp6.100 per kilogram.
“Kondisi ini sangat merugikan petani. Mereka bekerja keras tetapi tidak mendapat harga yang layak,” ungkap salah satu perwakilan gapoktan saat berdiskusi dengan Komisi II DPRD Sumsel.
Selain harga yang rendah, pembatasan pengiriman gabah ke gudang BULOG di Palembang juga menjadi kendala. Saat ini, BULOG hanya menerima dua truk per hari karena keterbatasan kapasitas penyimpanan dan penggilingan.
“Kalau hanya dua truk per hari, bagaimana dengan ratusan ton gabah yang harus segera dijual? Ini harus segera dicarikan solusinya oleh BULOG,” tegas Ayu. Ia menyebutkan bahwa BULOG harus menambah kerja sama pihak ketiga dalam menyiapkan gudang cadangan dalam skema kerja sama dan meminta agar upaya ini dimaksimalkan.
Selain harga gabah dan daya serap BULOG, ketersediaan benih padi lokal juga menjadi masalah serius di Lempuing.
Berdasarkan laporan petani, lebih dari 60% benih yang digunakan berasal dari Provinsi Lampung dan daerah lain, bahkan sebagian dibeli secara online karena stok benih lokal di Sumsel tidak mencukupi.
“Ini ironis. Sumsel memiliki lahan sawah seluas 519.484 hektare, tetapi petani kesulitan mendapatkan benih lokal. Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan slogan, harus ada dukungan nyata dalam ketersediaan benih,” ujar Ayu.
Sebagai solusi, Ayu Nur Suri mendorong BULOG untuk segera membangun unit penggilingan padi (rice milling) di kabupaten penghasil padi di Sumsel guna meningkatkan daya serap gabah petani. Hal ini juga sejalan dengan program cetak sawah baru seluas 150.000 hektare di Sumsel.
Selain itu, ia meminta Pemprov Sumsel untuk segera memberikan skema bantuan modal lunak kepada petani dan gapoktan, khususnya saat musim tanam dan panen. Bantuan ini mencakup benih, pupuk subsidi yang merata, serta kemudahan akses alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Kami juga meminta Gubernur Sumsel menerbitkan kebijakan pertanian yang lebih berpihak pada petani, memastikan harga gabah sesuai HPP, mendukung BULOG dalam menyerap gabah lebih banyak, serta menjamin ketersediaan benih padi lokal yang ditangkar di Sumsel. Ini langkah penting agar petani kita tidak terus-menerus dirugikan,” pungkas Ayu.
Komisi II DPRD Sumsel menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini, memastikan kebijakan pertanian di Sumsel benar-benar menguntungkan petani, serta mengawasi BULOG dalam pengelolaan stok dan harga pangan agar kesejahteraan petani dapat terwujud.
