Palembang, LamanQu.Com – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) keempat yang dilakukan Bank Sumsel Babel (BSB) pada, Senin (30/12/2024), mengalami penundaan sebanyak tiga kali.
Anggota Komisi I DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah, SH, MHKes, menyatakan, RUPS LB mengalami tiga kali penundaan karena rapat tidak memenuhi kuorum.
“Saya menduga RUPS LB tidak kuorum, sehingga harus mengalami penundaan,” ujar Chairul kepada wartawan, Senin (30/12/2024).
Chairul mengatakan, RUPS LB keempat ini semula dijadwalkan digelar pada pukul 09.00 WIB, kemudian ditunda menjadi pukul 14.00 WIB.
“Informasi terakhir yang saya dapat ditunda lagi hingga pukul 20.00 WIB. Yang saya pertanyakan kenapa ditunda terus? apakah pesertanya tidak kuorum, atau Pj Gubernur Sumsel (Elen Setiadi) masih mencari orang-orang yang bakal diletakkan di posisi Direksi atau Komisaris Bank Sumsel Babel,” tegasnya.
Sebelumnya, Chairul telah melaporkan polemik ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel-Babel, Senin (23/12/2024). Chairul mempertanyakan RUPS LB yang digelar empat kali dalam dua bulan. Pertama pada 14 November 2024, kedua pada 6 Desember 2024, ketiga pada 13 Desember 2024.
“RUPS LB ini sarat kepentingan dan mengakibatkan ketidakpercayaan nasabah menabung ke Bank Sumsel Babel. Agenda RUPS LB ini jelas, yakni melakukan rotasi Direksi/Komisaris Bank Sumsel Babel,” katanya.
Menurut dia, rencana pergantian Komisaris dan Direksi Bank Sumsel Babel dalam RUPS LB menjadi salahsatu isu utama yang memicu keresahan. Dia khawatir langkah ini akan mengganggu stabilitas dan kepercayaan terhadap Bank Sumsel Babel, khususnya di kalangan nasabah dan investor.
“Nasabah merasa ragu untuk menanamkan saham di Bank Sumsel Babel karena ketidakpastian,” katanya.
Chairul menegaskan pergantian direksi dan komisaris seharusnya dilakukan oleh Gubernur Sumsel definitif yang terpilih, bukan oleh penjabat sementara.
“Seharusnya pergantian dilakukan oleh Gubernur Sumsel terpilih,” tegas Chairul.
Dia berharap Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dapat mempertimbangkan ulang rencana RUPS LB pada akhir tahun 2024. Ia menilai, langkah tersebut hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu dan dapat memengaruhi citra pemerintahan Pj Gubernur Sumsel.
“Kami meminta RUPS LB ini dibatalkan karena akan menimbulkan kegaduhan di penghujung tahun. Selain itu, ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan rotasi jabatan,” katanya.
