Disayangkan, Pelantikan Pengurus KONI Sumsel 2023-2027 Tidak Mengundang Pengprov Cabor-KONI Kabupaten/kota

Palembang, lamanqu.com – Baru saja dilantik, Ketua umum Koni Sumsel bakal siap-siap menghadapi mosi tak percaya dari sejumlah pengpov cabor.

Terdapat sejumlah ketidaklaziman terkait mekanisme pelantikan pengurus KONI Sumsel periode 2023-2027 hasil Musyawarah Propinsi (Musorprov) Luar Biasa akhir November 2023 lalu.

Salah satu pengurus Pengprov badan fungsional SIWO PWI Sumsel, Kawar Dante saat dihubungi wartawan mengaku cukup memahami kegalauan dari sejumlah pengprov cabor yang menjadi anggota KONI Sumsel. Wajar saja karena banyak pengprov cabor dan KONI kabupaten/kota tidak tahu bahkan tidak diundang dalam acara pelantikan pengurus KONI Sumsel periode 2023-2027.

Tentu etikanya, pengprov cabor juga KONI kabupaten/kota diundang sebagai pemegang kedaulatan KONI. Ini malah terkesan sembunyi-sembunyi tentu jadi pertanyaan, ada apa. “Memang ada undangan virtual dikirim lewat WA waktunya sangat mepet semalam sebelum pelantikan. Tentu etikanya tidak seperti itu. Lazimnya undangan disampaikan minimal 3-7 hari sebelum hari H,” ujarnya didampingi Ferly Marison, sekretaris SIWO Sumsel.

Mengenai komposisi pengurus KONI, menurut Ketua Panpel Konferprov PWI Sumsel 2024-2029 ini, tidak mempermasalahkan karena memang hak prerogatif ketua terpilih atau formatur. Namun jangan lupa dalam Musorprov tersebut, dipilih secara aklamasi bukan mekanisme pemilihan tentu sesuai tata kelola berorganisasi harus mengakomodir semua pengprov cabor yang ada.

Selain itu, rekomendasi hasil rapat kerja KONI Sumsel 2023 juga banyak tidak diindahkan seperti syarat calon pengurus KONI Sumsel tidak pernah bermasalah dalam hukum serta uang kontribusi dari calon ketua KONI senilai Rp 500 juta justru diambil kembali. “Itu baru sebatas informasi tentu wartawan bisa tanya langsung,” ujarnya.

Ketika ditanya adanya pengprov cabor yang ingin mengajukan mosi tak percaya, sah-sah saja karena itu adalah hak masing-masing. Apalagi tujuannya untuk kebaikan mempertanyakan mekanisme dan tata kelola berorganisasi. “Tentunya kita mengharapkan periode 2023-2027 bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena yang punya atlet itu kan di pengprov cabor, merekalah yang lebih tahu. Itu harapan kita semua,” ujarnya.