Palembang, lamanqu.com – Provinsi Sumsel melalui Dinas Kehutanan siap mendukung rencana kerja Forestry and other land use (Folu) net sin atau penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Hal tersebut diungkapkan, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Susilo Hartono saat diwawancarai diruang kerjanya, Selasa (1/11/2022).
Susilo mengatakan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki program menurunkan emisi target tahun 2030.
“Kita Provinsi Sumsel ditargetkan itu menurunkan Mengurangi 140 Juta Ton CO2 Ekuivalen. Kita sedang menyusun renja, dari itu kita menyumbangkan kurang lebih untuk kegiatan itu 2,2 juta hektar lahan untuk mendukung program Folu tersebut, ” ujarnya.
Susilo menjerlaskan, langkah yang dilakukan adalah mempertahankan serapan,meningkatkan serapan CO2.
“Kita ada kawasan hutan kurang lebih 1,6 juta hektar, kemudian ada gambut mempunyai cadangan karbon yang tinggi, ada program-program rencana operasi ada 10 mulai dari penambahan serapan kita melindungi gambut. Kemudian kita ada program kelembagaannya jadi aksi mitigasi,” bebernya.
“Kita tingkatkan serapan, mempertahankan serapan dan kelembagaannya target kementerian itu 2030 kita mendukung pemprov Sumsel mendukung. Sekarang lagi menyusun renja tapi belum final lagi ada arahan dari pusat, ” katanya.
“Untuk lahan 2,2 juta hektar itu ada di 17 kabupaten untuk di kawasan hutan itu di KPH. Itu juga idukung lingkungan hidup, perkebunan dan mitra-mitranya. Kalau mitra kita ada HTI yang mendukung kegiatan Folu itu,” bebernya.
“Jadi kementerian punya target pemerintah punya target 2030 kita menurunkan emisi 140 Juta Ton CO2 Ekuivalen. Sebenarnya Pemprov sudah menyusun penurunan gas rumah kaca tapi kementerian punya target baru kita sesuaikan dengan kementerian disinkronkan saja,” tambah Susilo.
Program Folu ini, sambung Susilo, berlangsung dari tahun 2023 sampai tahun 2030 penurunan emisi gas rumah kaca. Langkah langkahnya penanaman, rehabilitasi ekosistem gambut di BRG itu terlibat semua menurunkan karhut lah BPBD dan lain-lain.
“Kita mendukung program pemerintah pusat. Bahkan Pemprov Sumsel Pak Gubernur sudah menyusun ada SK tentang tim penyusun rencana kerja di Sumsel. Ada SK dari Gubernur, kita jabarkan di ranja nanti semua kita libatkan seluruh stakeholder,” bebernya.
“Kita optimis untuk penurunan gas emisi rumah kaca, walaupun anggaran anggarannya lumayan besar. Tapi itu sharing APBN, APBD dan pihak-pihak terkait semua terlibat, termasuk izin perusahaan perhutanan sosial juga terlibat,” tandasnya.
