Palembang, lamanqu.com – Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Fadli menyambut baik pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah.
Hal tersebut diungkapkan Mgs Syaiful Fadli saat diwawancarai usai rapat Paripurna di DPRD Sumsel, Jumat (22/7/2022).
Mgs Syaiful Fadli menuturkan, dengan dilaksanakan PTM 100 persen artinya hal yang dirindukan oleh para pelajar dan orang tua selama ini dapat terealisasi.
“Dengan kondisi pandemi covid-19 sudah hampir 3 tahun ini siswa belajar daring dan PTM terbatas, saya melihat ada positif dan negatifnya. Negatifnya adalah anak kecanduan handphone. Kita dukung PTM 100 persen,” ujarnya.
Setelah melaksanakan PTM 100 persen, Syaiful meminta Dinas Pendidikan harus tetap mengawal dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dengan terus mengaktifkan satgas covid-19.
“Jadi dengan penerapan PTM 100 persen, Diknas jangan lalai. Jangan sampai satgas covid-19 ini ditinggalkan. Saya ingin satgas covid-19 ini tetap diaktifkan dengan penerapan PTM PTM 100%,” katanya.
“Jangan sampai, penerapan PTM 100 persen ini, menyebabkan terjadinya cluster baru. Jadi satgas covid ini harus diaktifkan, jangan lalai. Artinya satgas itu turun ke sekolah-sekolah, jadi tidak hanya melakukan pengawasan jika ada temuan kasus covid di sekolah,” tambah Syaiful.
Lebih lanjut Syaiful mengungkapkan, saat pandemi covid-19 tinggi, saat ada siswa yang terkena covid-19, sekolah harus ditutup kalau ada cluster di sekolah.
“Tapi sekarang yang harus dilakukan adalah isolasi siswa yang terpapar covid-19. Jadi langsung menutup sekolah, tetapi ada langkah diawal yang dilakukan yakni siswanya harus di istirahatkan dahulu, jadi tidak harus menutup sekolahnya,” tegasnya.
Ketika ditanya pemberian vaksin terhadap siswa, Syaiful menerangkan, untuk vaksin tahap ketiga atau booster itu untuk usia di atas 17 tahun baru boleh booster.
“Dari data di Dinas kesehatan yang disampaikan ke komisi 5, vaksin untuk pelajar itu sudah ada hampir 100 persen. Itu sudah ada data di Dinas pendidikan, kalau ada hanya satu anak atau dua anak yang belum vaksin, jangan jadi tolak ukur pelaksanaan pemberian vaksin belum maksimal karena itu tidak bisa dipaksakan,” pungkasnya.
