Palembang, lamanqu.com – Pengamat Kebijakan Publik Sumsel, Ade Indra Chaniago mengatakan, pihaknya sedih, prihatin dan kecewa dengan molornya pelantikan 7 komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021 2024 yang berlangsung hingga hampir 8 bulan.
“Ini seolah-olah Gubernur Sumsel menganggap ini tidak penting. Padahal ini amanah konstitusi, saya jadi speechless (tidak dapat bekata-kata) terhadap kinerja Gubernur yang seperti itu,” ujarnya saat diwawancarai via telepon, Jumat (22/7/2022).
“Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia,” paparnya.
Ade Indra Chaniago menuturkan, Gubernur Sumsel sudah berjanji akan melakukan pelantikan komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2024 setelah hari raya Idul Fitri. Tapi sampai saat ini belum direalisasikan.
“Artinya secara politik, janji Gubernur Sumsel tidak bisa dipercaya. Karena Bapak Gubernur Sumsel sendiri yang telah mengeluarkan pernyataan akan melakukan pelantikan komisioner KPID Provinsi Sumsel setelah hari raya Idul Fitri. Tapi sampai sekarang tidak terbukti,” katanya.
Jika Gubernur Sumsel berjanji akan melakukan pelantikan setelah hari raya Idul Fitri, Ade Indra Chaniago mengungkapkan, kesimpulannya masalahnya tidak ada di OPD terkait dalam hal ini dinas Kominfo Sumsel, tapi ada di Gunernur Sumsel.
“Apa yang bisa dipegang dari Gubernur Sumsel? Kalau janjinya dan omongannya tidak bisa dipercaya. Karena ucapan yang disampaikan tapi tidak sesuai dengan realita dilapangan,” ucapnya.
Menurutnya, ini akan menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat Sumsel. Bagaimana masyarakat Sumsel bisa percaya dengan janji-janji Gubernur.
“Bagaimana masyarakat bisa percaya kalau Gubernur bisa membangun dan memajukan Sumsel, kalau janji yang diucapkannya terkait hal pelantikan KPID Sumsel ini saja tidak bisa dipegang,” pungkasnya.
