Palembang, lamanqu.com – Dalam Rangka Hari Tani Nasional 2021 dan atau Hari Agraria Tatat Ruang, Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Reforma Agraria Sumatera Selatan dengan Tema, “Metode Mewujudkan dan Melaksanakan Reforma Agraria yang Sejati.”
Reforma Agraria itu mantad Konstitusi dan harus dijalankan. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menjadi kunci untuk kesejahteraan rakyat. Dan Tanggal 24 September 1960 terbitlah UU Pokok Agraria No. 5 adalah suka cita jaminan pengaturan kekayaan alam beserta isinya untuk sebesar-bearnya kemakmuran Rakyat Indonesia. Dan itulah mengapa setiap tanggal 24 September di sebut HARI TANI NASIONAL.
Kemudian Tahun 2018, terbitlah PERPRES No.86 tentang Reforma Agraria yang mengatur secara teknis untuk menyusun dan melaksanakan serta mewujudkan Reforma Agraria, karena telah banyak terjadi ketimpangan penguasaan, pemanfaatan dan kepemilikan lahan yang menyebabkan Sengketa dan Konflik Agraria.
Sekretaris Jendral (Sekjen) KRASS, Dedek Chaniago mengatakan, di Sumatera Selatan ketimpangan penguasaan hak atas tanah antara koorporasi dan masyarakat adalah 69%, berbanding 11% dari luasan 9,1 juta hektar luasan Propinsi Sumatera Selatan. Dengan rincian Hutan Tanaman Industri (HTI) menguasai 1,5 juta hektar, Hutan Lindung (HL) menguasi 1,3 juta hektar, Pertambangan menguasi 2,5 juta hektar, Perkebunan HGU Sawit menguasi 1 juta hektar dan sementara Masyarakat hanya menguasai 1 juta hektar (Catatan Akhir Tahun KPA 2019).
“Tahun 2021 bulan januari, KRASS sudah melakukan Evaluasi Reforma Agraria Sumatera Selatan, capainnya hanya 0,000123% diwilayah APL dan 0,135% pelepasan dari kawasan hutan, dari tahun 2018-2020. Dalam kesimpulan penyebabnya adalah tidak mejalankan PERPRES 86 yang mengharuskan keterlibatan seruh stake holder dan bangunan struktrur pelaksanaannya/kelembagaannya yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kota,” ujarnya.
Dedek menuturkan, setelah KRASS masuk dalam anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Sumatera Selatan Maret 2021, KRASS minta dipercepat membentukan GTRA Kabupaten Kota dan melibatkan unsur penggat Agraria/CSO/Serikat Tani sebagai anggota. Dalam waktu 1 bulan, draf SK pementukan GTRA Kabupaten Kota sudah masuk ke Pemerintahan Daerah untuk di Sahkan atau di SK kan dan kemudian baru menggali potensi usulan Reforma Agraria Kabupaten Kota, karena memang demikianlah bunyinya pada PERPRES 86 Pasal 22 pengusul Potensi Reforma Agraria untuk di wujudkan ada pada Kabupaten Kota.
“Lewat FGD Reforma Agraria ini yang di hadiri Anggota dan Calon Anggota GTRA 17 Kabupaten Kota sebagai narasumber agar muncul potensi usulan untuk mewujudkan dan melaksanakan Reforma Agraria di Sumatera Selatan,” tandasnya.
