Palembang, lamanqu.com – Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H Mawardi Yahya menyebut selama digelarnya PPKM di sejumlah daerah di Sumsel efektif tekan kasus Covid 19. Ini juga berdampak pada turunnya persentase keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di Rumah Sakit rujukan pasien Covid.
“BOR dari 75 persen menurun menjadi 25 persen saja. Artinya ini adanya penurunan yang luar biasa,” ujarnya saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi PPKM di luar Jawa dan Bali secara virtual bersama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Ruang Command Center Kantor Gubernur, Sabtu (21/8/21).
Dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy, lebih jauh Mawardi menyebut, penerapan PPKM yang dilakukan di Sumsel memberikan dampak yang positif dalam menekan kasus Covid-19 di Sumsel.
“Di Sumsel kasus Covid-19 alami penurunan. Kondisi ini sangat terlihat sekali pada satu minggu terakhir,” tegasnya.
Dengan turunya tingkat penggunaan BOR di RS akan lebih memaksimalkan tugas tenaga kesehatan.
“Jika jumlah pasien lebih sedikit, tentu tenaga kesehatan bisa bekerja lebih maksimal, terutama dalam merawat para pasien Covid-19,” ucapnya.
Dijelaskannya, saat ini dari 17 Kabupaten/kota di Sumsel hanya dua daerah yang masih berstatus menerapkan PPKM level 4. Yakni Kota Palembang dan Prabumulih.
“Yang lain sudah turun pada level 3 dan 2. Kondisi saat ini sudah berkurang, dimungkinkan dalam minggu ini kembali akan mengalami penurunan. Mudah-mudah pada evaluasi seminggu mendatang, semua level 4 sudah diturunkan menjadi level 3,” harapnya.
Dalam rakor yang berlangsung sekitar dua jam ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memberikan kesempatan bagi kepala daerah terkait penanganan kasus Covid-19 di daerah masing-masing.
“Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan kasus Covid-19 di luar Jawa yang telah menerapkan perpanjangan PPKM,” ucapnya.
Tak hanya itu, ujarnya, rakor juga turut memberikan gambaran terkait situasi terkini perkembangan kasus Covid-19 di provinsi yang ada di daerah perpanjangan penerapan PPKM.
