Palembang, lamanqu.com – KPK NUSANTARA SUMATERA SELATAN LAYANGKAN SURAT PERTANYAKAN PERKEMBANGAN PENANGGANAN PERKARA DUGAAN KORUPSI NORMALISASI SUNGAI 53 MILYAR DI KABUPATEN EMPAT LAWANG, KAMI AKAN TERUS MENGAWAL PERKARA INI HINGGA TUNTAS DAN MENDAPATKAN KEJELASAN ATAU KEPASTIAN HUKUM.
MENYIKAPI DIHENTIKANNYA PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PERKARA LAPORAN PENGADUAN DUGAAN KORUPSI NORMALISASI SUNGAI DI KABUPATEN EMPAT LAWANG YANG DITANGANI OLEH PIDSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DENGAN ALASAN DIHENTIKAN KARENA TIDAK CUKUP BUKTI, KETUA LSM KPK NUSANTARA SUMSEL DODO ARMAN MENGATAKAN, KAMI SUDAH MENYERAHKAN BUKTI TAMBAHAN KEPADA KEJATI SUMSEL UNTUK DI LANJUTKANNYA PROSES PENYELIDIKAN.
“KAMI SANGAT YAKIN BAHWA DUGAAN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PELAKSANAAN PROYEK NORMALISASI SUNGAN YANG MENGHABISKAN DANA Rp 53 MILYAR UNTUK 9 (SEMBILAN) ITEM YANG TELAH DILAPORKAN, BENAR ADA DAN TERJADI,” UJAR DODO ARMAN.
“KAMI BERKOMITMEN AKAN TERUS MENGAWAL PROSES PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN YANG DI TANGANI OLEH KEJATI SUMSEL HINGGA TUNTAS, DAN UNTUK ITU HARI INI SELASA TANGGAL 25 MEI 2021, KAMI TELAH MENGIRIMKAN SURAT NOMOR : 05.006/DPD/KPKN.SS/2021, PERIHAL MEMPERTANYAKAN TINDAK LANJUT PROSES PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN, ” katanya.
UNTUK MENINDAKLANJUTI SURAT KAMI NOMOR : 041/SKP2/KPKN-SUMSEL/2021 TANGGAL 20 APRIL 2021 PERIHAL KEBERATAN ATAS PENGHENTIAN PENYELIDIKAN; DAN TELAH DITERIMA PIHAK KEJATI TANGGAL 21 APRIL 2021.
BAHWA SURAT MEMPERTANYAKAN TINDAK LANJUT PROSES PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN TERSEBUT KAMI KIRIMKAN UNTUK MENANGGAPI SURAT KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN NOMOR : R-1063/L.6/DEK.3/04/2021, TERTANGGAL 14 APRIL 2021,
“YANG MANA ISI SURAT TERSEBUT MERUJUK DARI SURAT NOTA DINAS ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN NO : ND-133/L.6.5/FD.1/04/2021 TANGGAL 06 APRIL 2021 YANG MENJELASKAN MENGENAI INFORMASI PROGRES LAPORAN PENGADUAN. BAHWA PENYELIDIKAN TERHADAP PERKARA LAPORAN PENGADUAN DUGAAN KORUPSI NORMALISASI SUNGAI DI KABUPATEN EMPAT LAWANG YANG DITANGANI OLEH PIDSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DIHENTIKAN KARENA TIDAK CUKUP BUKTI,” terangnya.
“BAHWA UNTUK MENYIKAPI ALASAN DIHENTIKANNYA PROSES PENYELIDIKAN TERHADAP PERKARA LAPORAN PENGADUAN DUGAAN KORUPSI NORMALISASI SUNGAI DI KABUPATEN EMPAT LAWANG YANG DITANGANI OLEH PIDSUS KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN KARENA TIDAK CUKUP BUKTI, MAKA KAMI TELAH MENYERAHKAN BUKTI TAMBAHAN YANG KAMI NILAI CUKUP UNTUK MENJADI DASAR DILANJUTKANNYA PROSES PENYELIDIKAN,” paparnya.
“BAHWA TERHITUNG DITERIMANYA PENYERAHAN BUKTI TAMBAHAN PADA TANGGAL 21 APRIL 2021, MAKA SAMPAI DENGAN HARI INI SELASA, 25 MEI 2021, BERARTI SUDAH 35 (TIGA PULUH LIMA) HARI. SUDAH MEMENUHI KETENTUAN WAKTU UNTUK KAMI MEMPERTANYAKAN TINDAK LANJUT PROSESNYA,” UJAR DODO ARMAN.
SECARA DETAIL DODO ARMAN MANAMBAHKAN, MAKA MELALUI SURAT, KAMI MEMPERTANYAKANTINDAK LANJUT PROSES PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN TENTANG DUGAAN KORUPSI NORMALISASI SUNGAI DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019
BAHWA DENGAN BUKTI TAMBAHAN YANG TELAH KAMI SERAHKAN, KAMI MEMINTA KEPADA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN UNTUK MELANJUTKAN PROSES PENYELIDIKAN LAPORAN PENGADUAN TERSEBUT, DAN BILAMANA TELAH DIPUTUSKAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN, BAHWA LAPORAN PENGADUAN TERSEBUT HARUS DIHENTIKAN, MAKA UNTUK KEPASTIAN HUKUM KAMI MEMINTA DITERBITKANNYA SECARA RESMI SURAT PERINTAH PEMBERHENTIAN PENYELIDIKAN (SP3)
BAHWA SESUAI KETENTUAN PP NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, :
PASAL 10 AYAT (1) DAN AYAT (2) :
(1) PELAPOR BERHAK MENGAJUKAN PERTANYAAN TENTANG LAPORANNYA YANG DIBERIKAN KEPADA PENEGAK HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (1)
(2) PENEGAK HUKUM WAJIB MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PERTANYAAN TENTANG LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA TERHITUNG SEJAK TANGGAL PERTANYAAN DIAJUKAN
DISAMPING ITU KAMI JUGA SUDAH MEMINTA DILAKUKANNYA SUPERVISI DAN ATAU PENGAMBIL ALIHAN PERKARA KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN TELAH DIJAWAB DENGAN SURAT KPK RI NOMOR : R/1277/PM.00.00/30-35/04/2020 , TERTANGGAL 28 APRIL 2021, SAAT INI KAMI SEDANG MENYUSUN BERKAS SEBAGAIMANA YANG DIMINTA OLEH KPK RI.
Saat dikonfirmasi Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman SH MH mengatakan, laporan KPK Nusantara ada 9 item terkait normalisasi sungai di Kabupaten Empat Lawang itu laporan pengaduannya diproses di Pidsus.” Yang ingin saya sampaikan pertama ada sebagian laporan dilimpahkan ke lokasi kasus di Empat Lawang sehingga sebagian penanganannya diserahkan ke Kejari Empat Lawang. Kami belum dapat laporan kelanjutannya, silahkan kawan kawan Media menanyakan ke Kejari Empat Lawang,” katanya.
“Kedua, ada sebagian ditangani Pidsus Kejati Sumsel dan kita konfirmasi ke tim itu dihentikan. Karena tidak cukup bukti dan ada sebagian ditangani aparatur penegak hukum lain,” beber Khaidirman.
Lebih lanjut Khaidirman menjelaskan, penyelesaikan laporan pengaduan (ladu) ada dua yakni di pengadilan jika cukup bukti dan kalau kurang cukup bukti penyelesaiannya dengan dihentikan. “Jadi tidak boleh ngambang. Namun jika ada bukti baru bisa dibuka kembali , jadi tidak harga mati. Dihentikan karena ada batas waktu proses penyelidikannya. Terlapor juga punya hak, jadi ada SOP waktu penyelidikan,” tegasnya.
Khaidirman menjelaskan, kalau ada proses penyelidikan, maka para pihak terduga diminta keterangan. “Kita minta dokumen dokumen. Kalau belum cukup bukti saat itu, maka dihentikan,” pungkasnya.
