lamanqu.com – Sebuah wedding organizer atau WO tengah jadi sorotan. Sejatinya tugas WO membantu pasangan calon pengantin dalam hal mengatur jalannya pesta pernikahan, justru yang dilakukan Aisha Weddings sungguh di luar dugaan.
WO ini malah menawarkan kawin siri, nikah muda hingga poligami. Begitulah tangkapan layar yang dilihat Liputan6.com hari ini, Rabu (10/2/2021) dari website resminya.
“Aisha Weddings percaya akan pentingnya Nikah Siri untuk pasangan yang ingin datang bersama untuk memulai keluarga dengan berkah Allah SWT. Di atas segalanya, kami dengan ketat mengikuti dan mematuhi ajaran Al-Quran sebagai kata suci Allah SWT,” tulis Aisha Weddings.
Sontak pelayanan yang tak biasa dari WO itu pun viral di media sosial. Bahkan seorang warganet menyebut Aisha Weddings sebagai biro jodoh yang disamarkan lewat WO.
“Ada Mak Comblang digital yang meng-encourage pernikahan anak-anak yeuh. Dis is ‘n outrage. Edan… aishaweddings.com/keyakinan/,” tulis @SwetaKartika seperti dikutip lamanqu.com dari Liputan6.com, Rabu, 10 Februari 2021.
Viralnya berita tersebut, belakangan membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berekasi. yaitu dengan melaporkan Aisha Weddings ke pihak yang berwajib.
Berikut sederet fakta viralnya jasa sebuah WO yang menawarkan jasa pelayanan kawin siri hingga poligami yang berujung pada pelaporan ke KPAI:
Salah pengguna twitter @SwetaKartika mengunggah tangkapan layar berupa penjelasan yang dimuat di website Aisha Weddings. Dia menyebut, Aisha Weddings sebagai biro jodoh yang disamarkan lewat WO.
Tapi, fokusnya mencarikan pasangan hidup untuk wanita yang kategori usianya masih anak-anak.
@SwetaKartika juga mengunggah foto-foto yang memperlihatkan spanduk dan flyer mengatasnamakan Aisha Weddings. Dia semakin percaya WO ini benar adanya.
“Kirain oknum iseng, TERNYATA BUKAN CUY! Aisha Wedding ternyata beneran XD Ngarang ini mah… facebook.com/aishaweddings/,” tulisnya lagi.
Dalam laman resminya, Aisha Weddings bahkan memasarkan empat paket layanan yakni paket dasar: tanpa embel-embel!. Paket lengkap: untuk mereka yang menginginkan lebih banyak layanan.
Juga ada paket mewah: jika menginginkan pengalaman yang paling llengkap. ” La Carte: kami juga menyediakan berbagai macam layanan la carte,” tulis laman tersebut.
KPAI menyebut, event organizer (EO) Aisha Weddings melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. UU tersebut mensyaratkan usia minimal pasangan yang akan menikah, yakni 19 tahun.
Sementara, EO Aisha Weddings menawarkan paket menikah di usia muda, yakni 12-21 tahun.
“Dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa syarat usia menikah bagi pasangan minimal 19 tahun,” ujar Komisioner KPAI Jasra Putra, Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Menurut dia, paket pernikahan di usia muda yang ditawarkan Aisha Weddings seperti tak mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan pernikahan di usia muda.
“Apalagi negara sedang melakukan upaya keras pencegahan pernikahan usia anak,” kata Jasra.
Selain itu, menurut Jasra, Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, adanya tanggung jawab para orangtua dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak
Menyusul viralnya Aisha Weddings, KPAI meminta seluruh masyarakat ikut menyosialisasikan gerakan menolak pernikahan usia muda.
Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan, gerakan tolak nikah muda bisa berjalan jika melibatkan seluruh elemen mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, serta keluarga untuk menyatakan hal tersebut.
“Stop perkawinan usia anak demi kepentingan terbaik anak dan menjawab visi pemerintah yang mengharapkan di tahun 2045 menjadi generasi unggul,” ujar Jasra soal Aisha Weddings, Rabu (10/2/2021).
Selain itu, menurut Jasra, Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan adanya tanggung jawab para orangtua dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak.
“Oleh sebab itu, praktik perkawinan usia anak ini harus disudahi, dan semua pihak harus melakukan gerakan massif seperti halnya gerakan negara perang terhadap Covid-19,” kata Jasra.
Atas dasar tersebut, dia menyatakan, KPAI sudah melaporkan EO Aisha Weddings itu ke kepolisian. KPAI meminta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Mabes Polri mengusut hal tersebut.
