* Pertanggungjawaban Raperda APBD 2019
Palembang, lamanqu.com – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna XIV (14) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Pertanggungjawaban Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (10/7/2020).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD provinsi Sumsel Muchendi Mahzareki, dengan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya , yang mewakili Gubernur Sumsel.
9 fraksi yang ada di DPRD Sumsel secara umum menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel , dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan keenam kalinya yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Selain itu sejumlah catatan juga diberikan 9 fraksi di DPRD Sumsel terkait kinerja Pemprov Sumsel selama ini.
Fraksi Golkar menyampaikan agar Pemprov Sumsel lebih memaksimalkan penyerapan anggaran, perlu memperhatikan para guru honorer. “Selain itu Fraksi kami juga menilai bahwa pelaksanaan strategi pembangunan yang didasarkan atas paradigma kerakyatan, hendaknya diimbangi jjva dengan penataan struktur sosial dan struktur birokrasi yang baik,” jelas juru bicara fraksi Golkar, Drs Thamrin Msi.
Sementara itu, fraksi PDIP melalui juru bicaranya Zulfikri Kadir mememinta Pemprov Sumsel harus lebih kreatif mengelola dan lebih kreatif mencari pendapatan asli daerah (PAD) guna belanja daerah apalagi di masa Pandemi Covid-19 ini.
Sedangkan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya mengapresiasi tanggapan 9 Fraksi DPRD Sumsel.“ Akan segera kita tanggapi,” katanya usai rapat paripurna.
Wakil Ketua DPRD provinsi Sumsel Muchendi Mahzareki mengatakan, tanggapan pokok-pokok pikiran , himbauan dan pertanyaan dari Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel terhadap Pertanggung jawaban Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2019.
Selain itu, lanjut Muchendi, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel merupakan sumbang saran, pemikiran fraksi-fraksi di DPRD Sumsel dalam upaya penyempurnaan terhadap rancangan raperda APBD Sumsel tahun anggaran 2010 yang dibahas saat ini.
Pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumsel memuat pokok-pokok pikiran, himbauan dan pertanyaan yang menghendaki jawaban dari pihak eksekutif sebagai pelaksana dari berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan tahun anggaran 2019.
“ Pimpinan Dewan mengharapkan pihak eksekutif dapat menyiapkan jawaban dan penjelasannya untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel pada Senin (13/7),” pungkasnya. (Yanti)
