Palembang, lamanqu.com – “76 Ribu Warga Sumatera Selatan (Sumsel), telah menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), dan mengancam kelompok rentan seperti anak-anak, balita, ibu hamil, lansia dan memperparah penderita penyakit pernapasan lainnya, pemerintah harus bertanggung jawab atas para korban asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan memastikan layanan kesehatan gratis,” Jumat (20/09).
Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan M. Hairul Sobri mengatakan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan menyampaikan tuntutan kondisi darurat asap kepada Gubernur Herman Deru.
Darurat asap ialah dampak kerusakan ekologis yang terjadi akibat jutaan hektar (ha) izin konsesi (Perusahaan), pengawasan izin yang lemah, dan penegakan hukum yang tidak tegas.
Hampir 63{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} lahan gambut lindung di Sumsel, telah terbeban izin konsensi.
Hal ini menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan Walhi Sumsel bersama Gubernur Sumsel, Herman Deru. Ditegaskan Hairul, kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah) yang mayoritas berada di lahan gambut merupakan cerminan ketidakseriusan pemerintah memulihkan kawasan tersebut.
Kondisi gambut yang kian rusak membutuhkan penanganan secepat-cepatnya dan pengendalian jangka panjang.
“Banyak hal yang harus dievaluasi oleh Provinsi Sumsel diantaranya membatalkan izin perusahan perkebunan baru serta rekomendasi pencabutan izin–izin perusahaan penyumbang hotspot (titik api) yang berulang,”tegas Hairul.
Catatan Walhi, luasan gambut mencapai 1,2 juta ha atau 15{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460} dari luasan wilayah Sumsel dengan 900.000 ha ialah gambut dalam yang harus dilindungi. Faktanya, 700.00 ha gambut dalam tersebut malah telah terbeban izin konsesi (perusahaan).
Kerusakan kawasan gambut ini yang menyebabkan Sumsel kian memproduksi asap setiap tahunnya. Padahal, pemulihan gambut seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesatuan lanskap, yakni pemulihan gambut secara keseluruhan (berdasarkan bentang alam).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sumsel itu, Hairul menuntut pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi korban yang terpapar kabut asap selama ini. Pembukaan posko, rumah singgah (safe house), menjadi penting sebagai respon tanggap darurat pemerintah daerah.
Walhi meyakini pengelolaan lahan gambut dengan kearifan lokal lebih mampu mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
