Palembang, lamanqu.com – Disnakertrans Sumsel minta agar revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan agar dilakukan diskusi di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripartit Nasional). Apalagi Revisi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, seakan-akan membuat banyak pertanyaan bagi para serikat pekerja/serikat buruh khususnya di Sumsel.
Kepala Dinas Tenaga Terja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Drs. H. Koimudin. SH, MM, menegaskan, telah mengirimkan surat melalui Gubernur Sumsel yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI terkait rencana Revisi UU No.13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, isi surat tersebut agar rencana revisi UU No.13 Tahun 2003 sebelum melakukan revisi terhadap UU No. 13 tentang ketenagakerjaan, agar revisi tersebut dibahas terlebih dahulu di lembaga kerja sama Tripartit Nasional (LKS Tripartit Nasional).
Koimudin mengatakan, malalui lembaga kerja sama Tripartit provinsi sumatera selatan (LKS Tripartit) adalah merupakan forum konsultasi dan komunikasi serta musyawarah untuk memecahkan masalah bersama serta merumuskan kebijakkan bersama bidang ketenagakerjaan, dimana LKS Tripartit tersebut berisikan (Disnakertrans, biro hukum, biro kesra, dinas perindustrian, apindo serta serikat pekerja /serikat buruh). Pihaknya sudah melakukan rapat terkait revisi tersebut, melalui rapat tersebut pihaknya sepakat sebaiknya revisi itu dilakukan pembahasan di LKS Tripartit Nasional, sehingga tidak bias di pekerja, pengusaha dan pekerja.
Selain itu, H. Koimudin, SH, MM menambahkan, pihaknya juga belum membaca dan menerima draf hasil revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga tidak bisa membahas lebih rinci hal-hal apa saja yang merugikan atau memberatkan baik bagi pengusaha maupun pekerja. Hasil rapat LKS Tripartit provinsi. Sumsel akan dikirimkan ke Kemenaker RI untuk menjadi bahas masukkan di LKS Tripartit Nasional.
“Kita juga akan melakukan diskusi akademis, akan kita panggil orang-orang ahli, baik dari perguruan tinggi, Apindo, serikat pekerja/serikat buruh, agar revisi tersebut sesuai dengan kondisi di Sumsel. Kita juga menghimbau agar pekerja dalam menyikapi isu revisi UU ketenagakerjaan tersebut tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan UU,” pungkasnya(Yanti)
