Berlebel Kepala Daerah Supian Hadi Keruk SDA, Potensi kerugiannya Rp5,8 triliun Dan USD 711 ribu

lamanqu.com -Tidak bisa dipandang sebelah mata ketika kasus yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan uang negara dalam jumlah sangat besar. Seperti halnya potensi kerugian negara akibat perkara suap perizinan tambang dengan tersangka Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi , mencapai Rp5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS. Nilai itu lebih besar dari kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun dan BLBI sebesar Rp4,58 trilun. Menurut pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, dugaan korupsi di lakukan Supian terjadi karena ada ceruk untuk meraup keuntungan dari kekayaan sumber daya ala m di daerahnya. Namun sumber daya alam yang kaya kerap berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat yang hidup miskin. "Kecenderungan-kecenderungan yang terjadi bahwa elit-elit politik itu menjadikan sumber daya alam sebagai alat untuk mengeruk kekayaan mereka," ujar Emerson, Sabtu (2/2/2019) kemarin. Pendapat Emerson di dukung data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah penduduk miskin di Kotawaringin Timur dari tahun 2012 hingga 2016 berada di kisaran 27 ribu. Sementara gini rasio di Kotawaringin Timur berada di angka 0,28 hingga 0,34. Rinciannya sebagai berikut: Jumlah Penduduk Miskin Kotawaringin Timur 2011: 28,38 ribu 2012: 27,49 ribu 2013: 27,96 ribu 2014: 27,94 ribu 2015: 27,26 ribu 2016: 27,39 ribu Gini Rasio Kotawaringin Timur 2013: 0,30 2014: 0,34 2015: 0,28 2016: 0,32 2017: 0,35 Gini rasio merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan. Pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol. Emerson melanjutkan, kepala daerah yang memimpin di wilayah kaya sumber daya alam tidak mencuri Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, kepala daerah ini biasanya bermain di bidang perizinan seperti izin tambang dan izin pembukaan lahan. "Tidak mengurangi jatah negara tapi punya potensi kerugian negara yang tidak langsung termasuk kerugian ekologis," ujarnya. Jumlah Kekayaan Meningkat Supian Hadi tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki harta senilai Rp 1,58 miliar. Supian menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Timur pada periode 2010-2015 dan 2016-2021. Kekayaan kader PDI Perjuangan itu terdiri dari empat bidang tanah dan bangunan di Kotawaringin Timur senilai Rp1.060.667.693 dan kas senilai Rp519.594.480. Namun Supian tidak tercatat memiliki kendaraan maupun surat berharga. Dalam LHKPN yang di lihat dari situs KPK, Sabtu (2/2/2019), Supian tercatat terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret 2018. Harta Supian ini meningkat drastis dibandingkan LHKPN yang dilaporkan pada 27 juli 2015 yakni Rp907.925.028. Dalam perkara ini, Supian diduga menerima suap dari tiga perusahaan tambang yakni PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM) pada periode 2010-2012. Supian diduga menerima suapa sebesar Rp500 juta, mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp710 juta dan mobil Hummer H3 senilai Rp1,35 miliar. Setelah dilantik sebagai Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015, Supian mengangkat teman-teman dekat juga tim sukses sebagai direktur dan direktur utama FMA. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, mereka masing-masing mendapatkan jatah saham 5{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460}. Supian kemudian memberikan surat keputusan izin usaha pertambangan kepada FMA untuk operasi produksi seluas 1.671 hektar. Parahnya, kata Laode, izin di dalam kawasan hutan tanpa ada Amdal, izin lingkungan dan persyaratan lain. Berkat izin tersebut, tambah Laode, PT FMA bisa memproduksi pertambangan bauksit dan melakukan ekspor ke Cina. Perusahaan tetap menambang sampai 2014, meski Gubernur Kalimatan Tengah Agustin Teras Narang pada 2011 telah melarang. Selain itu, Supian diduga menerbitkan izin IUP Eksplorasi untuk PT BI dan PT AIM tanpa melalui proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Padahal sebelumnya PT BI dan PT AIM tidak memiliki Kuasa Pertambangan (KP). Supian disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999, sebagaimana diubah jadi UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ia diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan meyalahgunakan kewenangannya selaku kepala daerah.

Berlebel Kepala Daerah Supian Hadi Keruk SDA, Potensi kerugiannya Rp5,8 triliun Dan USD 711 ribu

Satgas Kemendes PDTT Dan Call Center Menghindari Penyelewengan Dana Desa

HomPizz Dengan Varian Produk Pizza Berikan Promo Paket Hemat

Editor Sumsel

Info Terkait

Berita Terbaru

Pertamina Patra Niaga Kilang Plaju Perkuat Kompetensi Pekerja Baru Untuk Tingkatkan Keandalan Operasional

Unsri Umumkan Hasil SNBP 2026 Hari Ini, 23 Ribu Pendaftar Rebut 2.294 Kursi

Ungkap Kasus 4 Kg Sabu, Kapolrestabes Palembang dan Delapan Personel Satres Narkoba Polrestabes Palembang Raih Penghargaan DPRD Palembang

LKPJ Wali Kota Palembang 2025 , DPRD Tekankan Evaluasi Nyata untuk Masyarakat

Disdik Sumsel Gelar Halal Bi Halal Idul Fitri 1447 Hijriah, Tekankan Pentingnya Kolaborasi Dunia Pendidikan

Pertamina Patra Niaga Kilang Plaju Perkuat Sistem Keselamatan Operasional melalui Peningkatan Keandalan Fire Protection System

Polri Hadir di Tengah Bencana, Polda Sumsel Perkuat Bantuan dan Trauma Healing Korban Kebakaran

PLN UP3 Palembang Gencarkan Edukasi Keselamatan Listrik, Warga Diingatkan Waspada Risiko di Rumah

Diskusi Bukan Formalitas, Kuyung Sapran Ingatkan Mahasiswa Jangan Asal Demo Tanpa Kajian

Berita Populer

Staf Bawaslu OKU Selatan Ditemukan Meninggal di Rumah Kontrakan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Firdaus Hasbullah : Halal Bi Halal Jadi Momentum Perkuat Sinergi Alumni UMP

Polda Sumsel Monitoring 80 Lebih Objek Wisata Lebaran, Antisipasi Kemacetan dan Kejahatan

Bata dan Bakti Prajurit, Dari Lumpur ke Martabat, MCK Itu Menjadi Titik Balik di Somagede

Welcome Back!

Retrieve your password