“Kecenderungan-kecenderungan yang terjadi bahwa elit-elit politik itu menjadikan sumber daya alam sebagai alat untuk mengeruk kekayaan mereka,” ujar Emerson, Sabtu (2/2/2019) kemarin.
Pendapat Emerson di dukung data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah penduduk miskin di Kotawaringin Timur dari tahun 2012 hingga 2016 berada di kisaran 27 ribu. Sementara gini rasio di Kotawaringin Timur berada di angka 0,28 hingga 0,34. Rinciannya sebagai berikut:
Jumlah Penduduk Miskin Kotawaringin Timur
2011: 28,38 ribu
2012: 27,49 ribu
2013: 27,96 ribu
2014: 27,94 ribu
2015: 27,26 ribu
2016: 27,39 ribu
Gini Rasio Kotawaringin Timur
2013: 0,30
2014: 0,34
2015: 0,28
2016: 0,32
2017: 0,35
Gini rasio merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan. Pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol.
Emerson melanjutkan, kepala daerah yang memimpin di wilayah kaya sumber daya alam tidak mencuri Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, kepala daerah ini biasanya bermain di bidang perizinan seperti izin tambang dan izin pembukaan lahan.
“Tidak mengurangi jatah negara tapi punya potensi kerugian negara yang tidak langsung termasuk kerugian ekologis,” ujarnya.
