lamanqu.com – Krisis multidimensi yang terakumulasi dalam krisis perekonomian telah meningkatkan jumlah beban dan menambah persoalan yang harus diemban oleh masyarakat.
Meskipun pembangunan infrastruktur terus dilaksanakan, masyarakat secara menyeluruh akhirnya masih mengalami keterpurukan perekonomian. Kegundahan dan kefrustasian tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.
Bersamaan dengan itu, upaya penataan dan mengatasi krisis belum berjalan secara optimal karena bangsa Indonesia juga mengalami krisis kepemimpinan. Sehingga di era reformasi yang dinamis ini mengharuskan kita melakukan redefinisi mengenai makna kepemimpinan. Sehingga jangan sampai terjadi kegamangan dalam memilih tipe pemimpin-pemimpin yang tepat untuk negeri yang tercinta.
Masih mengentalnya paradigma kekuasaan sebagai tujuan di kalangan pemimpin nasional, menjadi sebab terbesar lambatnya perubahan kehidupan yang berarti bagi bangsa Indonesia.
Penguasa datang silih berganti, pemilu dilakukan setiap kali, tapi reformasi dan perbaikan sangat sulit terwujud. Sehingga terkesan pergantian kepemimpinan hanya identik dengan pergantian orang dan penyingkiran lawan yang dulu berkuasa.
Padahal memimpin tidak semata berkuasa namun yang terpenting ada kemauan politik untuk mengelola segala sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat, sederhana saja.
Bangsa ini membutuhkan pemimpin berkarakter, baik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena pemimpin bangsa pada dasarnya berada di seluruh sektor kekuasaan negara, sehingga tidak hanya terletak pada presiden dan wakil presiden saja.
Indonesia adalah negeri yang mulai kehilangan banyak pemimpin yang berkarakter. Sekarang kita melihat kurangnya keteladanan perilaku pemimpin; ucapan, pernyataan, diplomasi dalam penyelesaian masalah mendasar yang dihadapi bangsa.
Sense-of crisis hampir-hampir punah karena dominasi kepentingan (interest) pribadi, kelompok, partai dan golongan, bisnis lebih mendominasi.
Pemimpin yang berkarakter kuat, cerdas, displin, tegas, terbuka dan jujur adalah impian masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki banyak calon pemimpin yang berkarakter kuat. Hanya saja, kadang kala karakter yang dimilikinya bisa menjadi lenyap ketika dihadapkan pada kehidupan nyata di dunia pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) bilamana kedudukan dan kekuasaan menjadi tujuan utama.
Pemimpin berkarakter yang diharapkan masyarakat adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan demi pembelaan terhadap nasib rakyat. Pemimpin yang memiliki semangat seperti itu yang harus diberi amanah sekaligus dukungan oleh rakyat.
Untuk itu dibutuhkan sistem dan budaya politik yang sehat dan partisipatif. Dengan demikian orientasi organ-organ politik seharusnya mengacu pada kepentingan kesejahteraan rakyat sehingga tidak mendistorsi esensi demokrasi yang telah dipilih sebagai prinsip-prinsip penyelenggaraan negara, termasuk dalam memilih pemimpin.
Dengan krisis yang semakin akut, terutama krisis politik dan ekonomi, bangsa ini terseok-seok menatap masa depan. Krisis ekonomi nasional dan ekonomi global sudah terbukti banyak melahirkan keresahan sosial baru.
Untuk menuntaskan krisis politik dan ekonomi yang melanda negara ini, akar-akar penyebabnya haruslah segera dikikis habis. Oleh karena itu, dalam menata kehidupan demokrasi yang matang, segenap warga bangsa diharapkan memilih pemimpin yang signifikan.
Memilih pemimpin yang kuat dan sekilas tampak tegas saja juga bukan bentuk penyelesaian yang terbaik. Pemimpin yang hanya menjadi solidarity maker juga bukanlah pemimpin yang efektif. Apalagi pemimpin yang hanya terkenal sebagai tipe administrator yang berwatak birokratis.
Dalam keadaan yang tidak normal ini, pemimpin dengan kualitas primalah yang kita butuhkan, yaitu pemimpin yang berkarakter dan memiliki integritas serta memiliki visi yang jelas dalam menyelesaikan segala permasalahan bangsa.
Di masa depan, persoalan kita sudah sangat berbeda, dan untuk menghadapinya dibutuhkan tipe kepemimpinan yang juga berbeda. Cepat atau lambat, masyarakat kita akan semakin kritis dan mulai mengerti hak-haknya.
Mereka tidak ingin hanya menjadi obyek yang terus menerus diatur oleh pemimpin mereka. Pemimpin saat ini juga diharapkan mampu membuat inovasi kebijakan yang berani dan berdampak jauh serta mampu menghadapi persoalan ekonomi yang baru, seperti tuntutan pemerataan, keadilan, harga – harga, kemiskinan dan penganguran.
