lamanqu.com – Apa yang diperjuangkan para pegiat lingkungan selama ini bukan isapan jempol belaka, lagi dan lagi bukti dan fakta kerugian negara itu ada menguap mungkin terselubung ditangan kotor tak bertanggungjawab.
Kerugian ini diakibatkan pemberian IUP oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi yang tidak sesuai ketentuan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI) serta PT Aries Iron Mining (AIM) merugikan negara hampir Rp6 triliun, atau lebih tepatnya Rp5,8 triliun dan AS$711 ribu. Alasannya tiga perusahaan tersebut mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai ketentuan.
IUP itu sendiri diberikan Supian Hadi (SH) ketika menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015. Ia diduga menguntungkan diri sendiri ataupun korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang merugikan keuangan negara.
Supian pun dijadikan tersangka oleh KPK. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
“Terkait hal tersebut KPK meningkatkan status penanganan ke penyidikan dan menetapkan SH (Supian Hadi) Bupati Kotawaringin Timur sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jumat (1/2) malam.
