• Indeks
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Hubungi-kami
Jumat, November 20, 2026
No Result
View All Result
lamanqu.com
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi
No Result
View All Result
lamanqu.com
No Result
View All Result
festival danau ranau, grand fondo banner pemkab muba kpid sumsel
ADVERTISEMENT
Home News

Komisi IV DPRD Kota Palembang Bahas LPJ Walikota, Fokus pada Realisasi Anggaran dan LHP BPK

Reporter YN
14 Juli 2025
LPJ Walikota
Bagikan ke Whatsapp

Palembang, LamanQu.Com – Komisi IV DPRD Kota Palembang menggelar rapat kerja bersama mitra dinas terkait guna membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Palembang Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Palembang, Minggu (13/7/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Budi Mulya, S.H., M.M., memimpin langsung jalannya rapat yang turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

Dalam keterangannya kepada awak media, Budi Mulya mengatakan bahwa pihaknya memfokuskan pembahasan pada laporan kinerja, capaian target realisasi anggaran, serta tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Kita membahas secara menyeluruh laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2024 dari tiga dinas yang hadir. Termasuk jika ada Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), kita dalami penyebabnya. Begitu juga dengan temuan BPK, kami ingin tahu bagaimana proses penyelesaiannya,” jelasnya.

Terkait adanya Silpa dalam pelaksanaan anggaran 2024, Budi menyebut hal itu memang terjadi, namun didasari alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mencontohkan, salah satu Silpa terjadi di Dinas Tenaga Kerja karena batalnya agenda perjalanan dinas ke luar negeri.

“Contohnya, Dinas Tenaga Kerja menganggarkan perjalanan dinas untuk mendampingi calon tenaga kerja ke Jepang. Tapi karena ada kebijakan dari Presiden Prabowo yang saat ini membatasi kunjungan luar negeri, maka anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa meski pendampingan oleh dinas tidak dilakukan, proses pengiriman tenaga kerja tetap berjalan sesuai mekanisme. “Pengiriman tetap ada, hanya saja dinas tidak ikut serta seperti biasanya karena regulasi tersebut,” ujarnya.

Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran daerah secara transparan dan akuntabel. Evaluasi LPJ tahunan seperti ini dianggap penting sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah kota agar berdampak langsung kepada masyarakat.

Tags: Laporan Hasil PemeriksaanLPJ Walikota
ADVERTISEMENT
Previous Post

Beberapa Kabupaten Melakukan Penandatanganan Bersama, Ini Beberapa Hal Disampaikan

Next Post

KAI Divre III Palembang Ajak Manfaatkan Tarif Diskon Khusus Untuk Melakukan Perjalanan Menggunakan Kereta Api

YN

Info Terkait

Predikat WTP

OKU Selatan Kembali Mendapat Predikat WTP

27 Mei 2025

Berita Terbaru

Perkuat Sinergi Berantas Narkoba, Ditjenpas Sumsel Tegaskan Komitmen Wujudkan Lapas dan Rutan Bersih Narkoba

Polda Sumsel Musnahkan Sabu 600 Gram dan Ekstasi

1300 Peserta Naik Online Dan Offline Akan Mengikuti Seminar Nasional, Berikut Beberapa Penjelasannya

Seminar Pendidikan HGN 2026: Herman Deru Tekankan Pentingnya Pembelajaran Kreatif

Andie Dinialdie Turun ke Tengah Warga, Bagikan Sembako HUT Golkar

Perkuat Kolaborasi Bidang Hukum, Sekda Banyuasin Terima Audiensi Kantor Hukum CPP

Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Ditjenpas Sumsel Dorong Pelayanan Profesional dan Pemasyarakatan Humanis

Kilang Plaju Peduli Penanggulangan Dampak Karhutla Sumsel

Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan, Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas Di Rakornas 2026

Berita Populer

Workshop Tata Kelola Media, JMSI Menargetkan Pengelolaan Media Profesional

Workshop Tata Kelola Media
Reporter Editor Sumsel
13 November 2026

Palembang, LamanQu.Com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan menggelar Workshop Tata Kelola Media Digital Online agar Tetap Survive, Senin,...

Read more

Tingkatkan Kapasitas Masyarakat, Medco E&P Lematang Bersama Pusat Penelitian Karet Sembawa Gelar Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit

Budidaya Kelapa Sawit
Reporter Editor Sumsel
13 November 2026

  ​Banyuasin, 12 November 2026 – Dalam pelaksanaan aktivitas operasinya, KKKS Medco E & P Lematang (Medco E&P) juga turut...

Read more

Ketum DePA-RI Lantik Advokat Baru, Tekankan Keberanian, Kecerdasan, dan Harga Diri

DePA-RI Lantik Advokat Baru
Reporter Editor Sumsel
15 November 2026

Makassar, LamanQu.Com - Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) TM Luthfi Yazid melantik sejumlah advokat baru di Sulawesi...

Read more

Menuntut Pembayaran Bagi Hasil Penjualan Tebu,Ribuan Anggota Kelompok Tani Mitra PT.PSMI Akan Kepung Kejaksaan Agung

Hasil Penjualan Tebu
Reporter Editor Sumsel
16 November 2026

Way Kanan, LamanQu.Com  – Sekitar 1.000 petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Tebu Mitra Mandiri PT PSMI wilayah Lampung dan...

Read more

© 2026 DIgital Media Sriwijaya

  • Indeks
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Hubungi-kami
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi

© 2026 DIgital Media Sriwijaya

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In