Palembang, LamanQu.Com – Pernyataan dari salah satu calon gubernur Sumatera Selatan yang menyebut program sekolah gratis dan berobat gratis sebagai kebijakan “jadul” mendapat reaksi keras. Ade Indra Chaniago, pengamat politik dan mahasiswa doktoral Ilmu Politik di Universitas Indonesia, menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman calon gubernur secara mendasar terhadap esensi politik dan sejarah perjuangan bangsa.
“Pertama, pernyataan itu menunjukkan bahwa sang calon gubernur tidak mengerti politik. Lebih ekstrim lagi, dia tidak memahami perjuangan para pendiri bangsa yang tertuang dalam Mukadimah UUD 1945,” ujar Ade. Menurut Ade, program sekolah gratis dan berobat gratis bukan sekadar program biasa, tetapi bagian dari amanat negara untuk memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedua, Ia menilai bahwa pernyataan sang calon gubernur tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki “sense of crisis” dan “sense of belonging”, atau tidak ada rasa memiliki dan rasa peduli terhadap rakyatnya.
Ketiga, “Calon gubernur seperti ini adalah tipe orang yang mencari hidup di politik, bukan orang yang menghidupi politik,” lanjut Ade, menegaskan bahwa calon tersebut sepertinya lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kebutuhan rakyatnya. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan populis seperti pendidikan dan kesehatan gratis sangat relevan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dan program ini sudah terbukti bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan.
“Tak heran jika begini, fokusnya hanya pada diri sendiri dan keluarga, sampai-sampai lupa bahwa rakyat masih butuh perhatian untuk mengurangi biaya hidup. Program sekolah dan berobat gratis itu semestinya dikembalikan, terutama setelah lima tahun menghilang selama masa kepemimpinan HD sebagai Gubernur Sumsel,” tegas Ade lebih lanjut.
Ade pun secara tegas menyatakan bahwa calon gubernur ini tidak layak dipilih. “Dia nyata-nyata tidak tidak memahami mengenai apa yang akan dia lakukan jika nantinya terpilih kembali. “Pernyataannya yang meremehkan program-program dasar seperti ini hanya menunjukkan ketidakjelasan visi dan ketidakmampuannya dalam memimpin,” tutup Ade.
Pernyataan ini mengingatkan bahwa calon pemimpin atau kepala daerah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang kebutuhan masyarakat serta memiliki komitmen yang tulus untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan hanya mencari keuntungan dari posisi politiknya.
