Palembang, lamanqu.com – Forum Pelajar Sumsel bersama atlet Muaythai melakukan aksi damai di kantor KONI Sumsel, Rabu (29/5/2024).
Mereka melakukan aksi damai terkait atlet PRA PON yang lolos ke PON XXI Aceh Sumut dicoret dan diganti dengan atlet yang tidak mengikuti seleksi PRA PON serta diduga terindikasi Ketua Muaythai mengambil uang seleksi kota senilai jutaan dengan dokumentasi UKT padahal atlet sudah membayar.
Koordinator Aksi Leo Aditya mengatakan, aksi hari ini yang dituntut adalah pertama adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Ketua Muaythai Propinsi Sumsel yang diduga dia mengambil uang seleksi kota dengan dokumentasi UKT. “Padahal atlet yang mengikuti UKT itu sudah membayar, ini akan kita buat laporan ke APH ke Polda atau kejaksaan,” ujarnya.
Kedua, sambung Aditya ada beberapa atlet yang lolos seleksi PRA PON tapi namanya digantikan dengan atlit lain yang tidak mengikuti seleksi PRA PON untuk ikut PON.
“Ada dua nama yang tidak ikut seleksi PRA PON, tetapi sudah direkomendasikan untuk ikut PON. Kita ingin agar atlet yang mengikuti PON itu sesuai aturan sudah lulus seleksi PRA PON. Kita tidak mau ada transaksional atlet yang tidak lulus seleksi PRA PON tapi diikutkan pada PON,” bebernya.
“Ketiga di SK kepengurusan Muaythai tapi tidak ada orangnya. Dan yang menjadi ketua Muaythai Provinsi Sumsel itu rangkap jabatan juga di Kota,” katanya.
“Setelah ini kita akan melakukan aksi lagi, 3 kali 24 jam di Koni dan APH ke Polda atau kejaksaan,” tegasnya.
Aditya menegaskan, terkait adanya tuduhan bahwa atlet Muaythai yang perempuan dicoret karena diduga wanita malam itu adalah fitnah karena tidak ada buktinya.
“Kita akan terus memperjuangkan atlet yang lolos pra-pon untuk mengikuti PON karena mereka sudah mengikuti seleksi PRA PON dengan menggunakan biaya sendiri,” bebernya.
Lebih lanjut dia menuturkan, juga terjadi masalah terkait bonus Porprov atlet dipotong 20 persen. “Jadi kami minta bekukan ketua cabor Muaythai. Batalkan rekomendasi atlet PON yang tidak mengikuti seleksi Pra PON,” paparnya.
Sementara itu peserta aksi demo, Risdiana mengatakan, mereka yang sudah berjuang nyawa tapi digantikan anak pejabat yang tidak ikut penjaringan PON. Mereka yang sudah ikut Pra PON ini ingin mengharumkan nama Sumsel.
“Mereka yang sudah ikut seleksi di PRA PON. Tiba Tiba diganti namanya. Anak lah masuk pra PON. Bertarung nyawa, kasian anak yang berprestasi tapi digantikan nama lain. Hak anak berprestasi jangan dihalangi, jangan kamu gantikan,” tuturnya.
Sementara itu, salah seorang atlit Muaythai yang lulus seleksi PRA PON, Nadya Anjani mengatakan, dia atlit yang dicoret.
“Saya sudah berjuang, saya ingin membanggakan orang tua saya dan nama Sumsel. Tapi kenapa nama saya dicoret. Kenapa nama saya dicoret,” katanya.
“Kemana KONI Sumsel, saat nama Nadya dan teman-teman Nadya dicoret. Saya ingin membanggakan orang tua saya dan ingin membanggakan nama Sumsel.
Kami berangkat untuk pra PON, pakai uang sendiri. Kami hemat uang makan. Mohon kebijakannya, kami mati-matian berjuang,” tandasnya.
Menanggapi aksi demo, Wakil Ketua KONI Sumsel Dr Haryanto.MPd menuturkan, terkait aksi demo hari ini itu adalah bagian dari persoalan yang terjadi di cabor Muaythai yang merupakan bagian dari koni.
“Untuk tuntutannya akan kami teruskan ke pihak yang berkepentingan yakni PB Muaythai di pusat,” bebernya.
Ketika ditanya terkait dugaan pemotongan bonus untuk atlet, dia menuturkan, itu akan diklarifikasi terlebih dahulu dengan Ketua Muaythai karena ini adalah internal dari cabor koni tidak tahu.”Untuk masalah jual beli atlet dari kota ke provinsi itu tidak etis dan tidak benar,” ucapnya.
Dia menjelaskan, Koni menerima nama-nama yang diajukan dari Pengrov cabor masing-masing untuk nama yang diajukan untuk PON.
“Tetapi kita belum menentukan siapa-siapa saja nama yang akan diikutkan PON,” bebernya.
Ketika ditanya adanya dugaan pelewenangan dana, dia menegaskan, tidak ada penyelewengan anggaran di KONI. “Sampai saat ini belum ada pemberian anggaran dari Pemda. Tapi untuk persiapan PON sudah kita lakukan,” katanya.
“Mekanisme keuangan masa lalu yang terlambat pengajuan proposalnya. Tapi ini tidak mengganggu kinerja kita untuk atlet yang dikirim ke PON,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Koni Provinsi Sumsel Tubagus Sulaiman mengatakan, buat resmi secara tertulis terkait masalah ketua Muaythai.
“Kami akan sampaikan langsung ke PB Muaythai. Karena yang memberhentikan harus melalui PB Muaythai. Jadi sampaikan surat rekomendasinya,” katanya.
“Atlet belum ditetapkan untuk yang ikut PON. Kami bekerja dari Januari 2024 tidak pakai anggaran. Kami berikan putusan yang adil untuk atlit di PON. Sampaikan suratnya ke kita, kita kirimkan ke PB Muaythai. Saya akan sampaikan dengan rekomendasi ke PB Muaythai untuk penggantian ketua cabor Muaythai,” pungkasnya.
