Palembang, lamanqu.com – Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 dilaksanakan di Griya Agung, Jumat (9/12/2022). Acara tersebut dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb Sumsel) Lydia Kurniawati Christyana.
Herman Deru mengatakan, dia berharap agar penggunaan uang ini efektif di setiap daerah. Selain itu, penggunaannya tepat sasaran dan transparan.
“Dengan demikian, maka dengan sendirinya efektivitas itu dapat dibuktikan dengan transparansi,” ujarnya.
“Dan juga saya bilang tadi untuk hindari program yang mercusuar, dahulukan kemanfaatan. Tapi bukan tidak boleh membuat program yang berbiaya besar bukan tidak boleh, asal manfaatnya juga besar itu yang paling penting,” tegas Herman Deru.
“Saya tadi mengingatkan bahwa yang dikelola ini bukan uang kita pribadi tapi uang masyarakat, uang rakyat,” tambahnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb Sumsel) Lydia Kurniawati Christyana menerangkan, hari ini pihaknya menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TakDD) Tahun 2023
“Peran dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang betul-betul harus mengawal bagaimana kebijakan fiskal dapat diimplementasikan secara baik. Salah satunya bapak Gubernur sudah secara langsung memberikan arahan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana program-program itu dibuat untuk lebih besar manfaatnya untuk masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut Lydia menuturkan, pada tahun 2023 harus lebih waspada.
“karena kita sekarang sudah harus menjaga dampak dari konflik global masalah Ukraina dan Rusia akan berpengaruh pada masalah pangan. Untuk itu maka krisis di tahun 2000 sampai 2021 yang kita masuk di saat pandemi covid. Sekarang harus sudah mulai memikirkan dampak global yang salah satunya adalah masalah kekurangan pangan, ketahanan pangan akan berdampak pada permasalahan stunting ketahanan pangan dan stunting,” bebernya.
“Program-program yang disusun oleh Kementerian lembaga maupun kepala daerah diharapkan memprioritaskan pada permasalahan ketahanan pangan,” tandasnya.
