Malang, lamanqu.com-Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Penjara, Rudi Hartono, dalam sebuah acara jumpa media dan pembentukan dan Pelatihan Tenaga Komisi Investigasi (KTI, Penjara). Sebuah kegiatan internal yang dilakukan di kantor Cabang Pasuruan.
Memurut, Bang Ketum biasa dia dipanggil, kegiatan ini rutin untuk merefresh keahlian para anggota dalam pencarian fakta dan investigasi lapangan.
Lembaga yang berorientasi pada pengawasan pembangunan yang bebas KKN ini, berkomitmen untuk mengawasi laju pembangunan di seluruh Jawa Timur.
Dalam laporan singkatnya Ketum menyampaikan keprihatinnya, sebab kasus praktik KKN dinegeri tak kunjung padam walaupun OTT KPK makin menjadi jadi, tunggu siapa yang bakal dapat giliran nya.
“Tapi surut pelaku untuk curi uang rakyat tak akan gentar, sebab bila dilakukan dengan bersama tidak ada takut nya ada yang mengawasi”, beber Ketum.
“Kasus demi kasus sebenarnya, lanjut Ketum,”sudah dah banyak yang masuk laporan ke Kepolisian, kejaksaan bahkan ke KPK sendiri”.
Ditanya bentuk kongrit KKN itu sendiri seperti apa dalam temuan yang masuk dalam lembaga Penjara, Ketum mengatakan, ” lah yang nama nya Mark up, prosedur lelang dihindari dengan membuat PL (Penunjukan Langsung) merekayasa nilai proyek itu lazim terjadi”.
Seperti halnya Penyediaan Anggaran Tahun 2017, di Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Malang, dari hasil investigasi kami telah menemukan banyak kenjanggalan dan kita duga ada indikasi korupsi dalam Pengadaan tersebut.
“Dengan dugaan dan kejanggalan yang kami temukan dilapangan diantaranya, dengan cara Pemecahan Paket Lelang menjadi Paket Pengadaan Langsung untuk menghindari seleksi atau penunjukan langsung dalam pekerjaan paket yang ada di Dinas PU Sumber Daya Air kab Malang”, terang Ketum.
Tidak hanya permasalahan tersebut yang dilakukan oleh Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Malang, ada juga permasalahan indikasi penyalahgunaan wewenang.
Dalam bincangnya usai acara Rudi Hartono, yang akrab dipanggil Ketum ini selain ungkapkan rasa kesalnya dengan Kejanggalan dia kantongi terkait Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Malang.
“Pada anggaran tahun 2017, adanya pemecahan dalam paket-paket lelang tersebut, dan paket lelang tersebut telah diubah menjadi paket pengadaan langsung, supaya menghindar dari seleksi pelelangan”, beber Ketum.
Ir Mochamad Anwar Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kab Malang, saat dikonfirmasi, dirinya menjelaskan untuk hal ini sudah kita limpahkan ke Toni selaku PPK Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Malang”, terang nya. Dia sarankan, “Jadi mas langsung aja ruangannya”, tutupnya
Sampai berita ini dibuat Toni PPK PU Sumber Daya Air Kabupate Malang masih enggan bicara.(Pur)
