Palembang, lamanqu.com – Muswil Ke-lX DPW Asperindo Sumsel, mendengarkan laporan pertanggung jawaban pengurus DPD Asperindo periode 2016-2020, di Kedai Tiga Nyonya Jalan Supeno, Sabtu(17/10/20).
H M Feriadi, SA, MBA, Ketua Umum Asperindo mengatakan, untuk kepengurusan baru akan memberikan arahan arahan kepada pengurus dan anggota.
“Kita akan membuat program-program yang akan disusun oleh pengurus terbentuk nanti pada saat Muswil, selain itu pemilihan pengurus baru masa bakti 2020-2024,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Feriadi, pihaknya juga memberikan arahan kepada teman teman di Sumatera Selatan mengenai langkah langkah apa yang perlu dilakukan terkait dengan Asperindo.
Sementara Ketua DPP Sumsel terpilih secara aklamasi Haris Jumadi menambahkan akan melengkapi 10 DPD. “Kita akan merapikan setruktur kita di daerah, saat ini baru terbentuk DPD dan kita akan melengkapi untuk 10 DPD yang lainnya, semoga ini segera terbentuk, karena anggota kita ada disetiap kabupaten kota jadi bukan tidak mungkin bisa terbentuk,“ ucap Haris.
“Syarat dari anggaran rumah tangga itu hanya 5 perusahaan, saya rasa bisa terpenuhi. Selanjutnya untuk program yang bersangkutan dengan berinteraksi dengan pemerintah nanti kita akan mengeluarkan rekomendasi hasil muswil,” tambahnya.
Dia menambahkan, programnya adalah pasti mendukung pemerintah khususnya pemulihan ekonomi dan menjaga kesehatan, itu yang menjadi perioritas kami, “Kami meminta pada pemerintah untuk mensuport kami, layaknya kami ini para pengantar pesanan orang, karena kami menemui kesulitan khususnya di Sumsel ini, umunya di Palembang,“ ungkapnya.
“Karena untuk No rumah di palembang ini masih sangat berantakan dan sangat tidak teratur,” sambung Haris
Akibat dari itu, kata Haris, pihaknya sering disalahkan oleh masyarakat, karena paket yang diantar terlambat datangnya. Asperindo Sumsel sangat berharap pemerintah kota khususnya dapat menyelesaikan permasalahan itu.
Menurut Haris, pihaknya juga berharap pemerintah bisa merapikan usaha-usaha sejenis yang selama ini yang tak membayar pajak disamakan dengan yang telah membayar pajak. “Ini merupakan kompetisi yang tidak sehat,” pungkasnya. (Yanti)
