Palembang,LamanQu.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Sumsel bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (E.Keu.bang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Deva Octavianus Coriza menghadiri dan membuka kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan Pengukuhan Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Sumsel Periode 2026-2029 bertempat di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (30/9/2026).
Adapun tema kegiatannya sendiri yakni “Peran strategis rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dalam mewujudkan transportasi massal terintegrasi, berkelanjutan, dan efisiensi transisi kendaraan fosil ke Mobil Listrik (EV) di Sumsel”.
Dikatakan Gubernur dan Wagub Sumsel diwakili Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Deva Octavianus Coriza, saya menyambut baik pengukuhan pengurus MTI Sumsel yang baru. Ia menilai MTI dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan masukan berbasis kajian teknis dan akademis.
Rencana Induk LLAJ memiliki posisi vital sebagai acuan bersama. Jaringan jalan, angkutan umum, terminal, simpul transportasi, hingga fasilitas pejalan kaki harus dirancang dalam satu sistem yang saling terhubung, bukan berdiri sendiri-sendiri.
“Perencanaan jaringan transportasi harus mampu mengantisipasi perkembangan wilayah dan perubahan pola mobilitas masyarakat. Karakteristik Sumsel yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan dengan mobilitas tinggi hingga kawasan industri dan antar kabupaten, membutuhkan konektivitas yang kuat,” ujarnya.
Kemudian, ekosistem kendaraan listrik jadi fokus, selain penguatan transportasi massal, isu transisi energi juga menjadi sorotan utama. Deva menegaskan bahwa elektrifikasi transportasi memerlukan persiapan ekosistem yang komprehensif, bukan sekadar pergantian unit kendaraan.
Transisi dari kendaraan berbasis fosil menuju kendaraan listrik tidak bisa hanya dengan mengganti kendaraan. Kita membutuhkan kesiapan infrastruktur, jaringan pengisian daya (charging station), regulasi, skema pembiayaan, pengelolaan limbah baterai, serta manajemen energi.
“Pemprov Sumsel membuka ruang dialog luas untuk memperkuat kebijakan transportasi yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Target utamanya adalah menekan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dengan menyediakan opsi transportasi umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi,” ungkapnya.
Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Ir. Rhaptyalyani, ST., M.Eng., Ph.D, saya menyatakan bahwa kepengurusan MTI Sumsel periode 2026-2029 berkomitmen untuk tidak berhenti pada diskusi. Forum ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov, pemerintah daerah (Pemda), akademisi, dan pelaku usaha.
Dengan dilantiknya pengurus baru, kami berharap agenda integrasi antarmoda dan adopsi kendaraan listrik di Sumsel dapat berjalan sinergis. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci menjawab kompleksitas mobilitas masyarakat Sumsel.
“Dengan dorongan kuat terhadap RUU Sistem Transportasi Nasional 2027 dan penguatan ekosistem lokal, Sumsel kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi percontohan transformasi transportasi daerah yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia,” katanya.
Begitu juga disampaikan Ketua MTI Sumsel Dr Melawati Agustin, S.Si., M.T, dirinya mengakui integrasi antarmoda masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian bersama. Untuk di Sumsel sendiri memang integrasi antarmoda itu masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus menjadi perhatian banyak pihak.
“PR-nya bagaimana mengintegrasikan pemikiran dari berbagai stakeholder sehingga multimoda di provinsi Sumsel ini bisa berkembang dengan baik. Saya menegaskan, MTI Sumsel siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemda dalam mendorong pengembangan sistem transportasi yang lebih terintegrasi,” ucapnya.
(rilis)
