LamanQu.Com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen fundamental pemerintah dalam mengimplementasikan mazhab ekonomi Pancasila sebagai kompas utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/05/2026), Kepala Negara menggarisbawahi bahwa roda perekonomian domestik wajib berpihak sepenuhnya pada asas keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan bangsa.
Selain itu, Presiden menekankan bahwa ekspansi ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi pada kelompok elite atau wilayah teritorial tertentu semata. Pemerintah dituntut hadir sebagai penyeimbang guna menyelaraskan antara laju pertumbuhan makro dengan pemerataan kesejahteraan di tataran akar rumput. Prabowo menyatakan, “Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan.”
Maka dari itu, penguatan kualitas pelayanan publik serta integritas birokrasi ditempatkan sebagai prasyarat mutlak bagi lompatan kemajuan sebuah negara. Selanjutnya, aparatur pemerintah diinstruksikan untuk mampu mengonstruksi kepastian hukum yang kokoh guna menyokong geliat dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja massal. Beliau mengingatkan bahwa tidak ada negara yang sukses bertransformasi menjadi kekuatan maju apabila ditopang oleh sistem birokrasi dan supremasi hukum yang ringkih.
Sementara itu, reformasi kelembagaan ini juga diimbangi dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan finansial bagi para penegak hukum demi mewujudkan institusi yang bersih dan profesional. Terlebih lagi, perbaikan remunerasi tersebut bahkan mencatat lompatan signifikan. “Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucap Presiden.
Oleh sebab itu, komitmen pembersihan praktik rasuah dan penyimpangan di lingkungan kementerian maupun lembaga terus dipacu tanpa kompromi. Di sisi lain, guna memperkuat sendi ekonomi kerakyatan, pemerintah menargetkan perluasan masif jaringan Koperasi Merah Putih. Kemudian, dari 1.061 gerai yang telah beroperasi saat ini, penetrasi ditargetkan melesat hingga menembus angka minimal 20 ribu unit pada Agustus, dan diakumulasikan melampaui 60 ribu koperasi di akhir tahun nanti.
Dengan demikian, ketahanan domestik tidak hanya dibentengi dari sektor pangan dan ekonomi mikro, melainkan juga lewat akselerasi kedaulatan energi baru terbarukan. Pemerintah bergerak cepat merancang pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, yang dipadukan dengan gerakan konversi kendaraan listrik massal demi memutus rantai ketergantungan impor BBM serta menghemat devisa negara.
Melalui integrasi berbagai langkah strategis tersebut, Presiden Prabowo membuktikan bahwa mazhab ekonomi Pancasila bukanlah sekadar narasi konseptual di atas kertas. Kebijakan ini merupakan strategi operasional nyata untuk menuntun Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.
