Palembang. Lamanqu. Com
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Chairul S Matdiah, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga dalam sistem demokrasi. Namun demikian, ia mengingatkan agar setiap komentar maupun opini yang disampaikan kepada publik sebaiknya didasari oleh pemahaman yang memadai serta pertimbangan logika yang kuat.
“Boleh saja berkomentar atau beropini, itu hak demokrasi. Tapi akan lebih baik jika didasari oleh wawasan dan logika, minimal memahami proses, prosedur, perencanaan, dan tata kelola anggaran seperti APBD maupun APBN,” ujar Chairul.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap aturan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, tanpa dasar pengetahuan yang cukup, kritik yang disampaikan berpotensi menjadi tidak objektif dan cenderung menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Chairul turut menyoroti polemik terkait fasilitas pejabat daerah, termasuk kendaraan dinas gubernur dan wakil gubernur. Ia menilai bahwa posisi gubernur sebagai wajah provinsi perlu didukung oleh fasilitas yang wajar dan sesuai dengan standar jabatan.
“Alangkah naif jika mobil dinas gubernur atau wakil rakyat hanya dipandang dari sisi kesederhanaan semata tanpa mempertimbangkan aspek kewajaran dan kesesuaian,” katanya.
Selain itu, ia juga menanggapi pandangan negatif terkait penggunaan helikopter oleh kepala daerah. Chairul menjelaskan bahwa kondisi geografis Sumatera Selatan berbeda dengan provinsi di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, yang memiliki jarak antarwilayah relatif dekat.
Di Sumatera Selatan, lanjutnya, jarak antara ibu kota provinsi dengan kabupaten/kota bisa mencapai ratusan kilometer dengan waktu tempuh darat antara 4 hingga 8 jam. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam mendukung mobilitas kepala daerah, terutama saat harus menghadiri beberapa agenda resmi dalam waktu yang bersamaan.
Sebagai contoh, ia menyebut kegiatan peringatan hari jadi di dua daerah berbeda seperti Lubuklinggau dan Prabumulih yang bisa berlangsung di hari yang sama. Dalam situasi tersebut, menurut Chairul, penggunaan transportasi udara menjadi solusi rasional.
“Tidak mungkin ditempuh lewat jalur darat dalam jeda waktu yang terbatas. Di sinilah logika harus dikedepankan, bukan sekadar berpikir negatif,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyampaikan kritik, dengan mengedepankan pemahaman yang utuh serta mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
(Yanti/ril)
