Palembang, LamanQu.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai mensosialisasikan penerapan Tally Mandiri sebagai sistem pengawasan dan pencatatan komoditas yang keluar dari daerah, guna menekan potensi kebocoran pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
Sosialisasi Pelaksanaan Tally Mandiri Provinsi Sumatera Selatan digelar di Hotel Salatin, Palembang, Selasa (10/3/2026), dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pelabuhan, pertambangan, logistik, hingga pelaku usaha terminal khusus.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Dr Apriyadi MSi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel H. Musni Wijaya, S.Sos., M.Si., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Tally Indonesia (ATI) Capt. Effendi Ismail, M.Mar, Polda Sumsel, Kodam II Sriwijaya, Ditpolairud Polda Sumsel, Kepala UPTD PASDPL Dishub Sumsel Johan Wahyudi, ST para peserta dari pelaku usaha dan tamu undangan lainnya.
Asisten I Pemprov Sumsel Apriyadi mengatakan, Tally Mandiri merupakan kebijakan pemerintah yang dikembangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk meningkatkan akurasi pencatatan komoditas yang keluar dari daerah, baik untuk pelayaran domestik maupun ekspor.
Menurutnya, sistem ini akan membantu pemerintah memastikan seluruh volume komoditas tercatat secara kuantitatif dan terlaporkan dengan baik, sekaligus meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan negara.
“Tally Mandiri ini bertujuan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara sekaligus mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi. Semua komoditas yang keluar dari daerah akan tercatat secara akurat dan dapat dipantau melalui sistem,” kata Apriyadi.
Ia menjelaskan, sistem ini akan mencatat aktivitas komoditas dari berbagai sektor strategis di Sumatera Selatan seperti batubara, kelapa sawit, kopi, kehutanan, hingga komoditas pertanian seperti karet dan palawija.
Dengan pencatatan yang lebih tertib, pemerintah dapat memastikan kewajiban yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha, seperti pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Apriyadi juga mengungkapkan bahwa penerapan sistem ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat pimpinan nasional yang digelar di Sentul, Bogor.
Dalam rapat tersebut, Presiden menyoroti masih besarnya kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor.
“Presiden menyampaikan bahwa ada perbedaan data antara ekspor yang dilaporkan di dalam negeri dengan data yang tercatat di negara tujuan. Ini menunjukkan adanya potensi kebocoran yang besar,” ujarnya.
Karena itu, menurut Apriyadi, penerapan Tally Mandiri menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh data komoditas yang keluar dari daerah tercatat secara akurat dan transparan.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa kebocoran di sektor ini masih besar. Dengan sistem ini diharapkan pengawasan menjadi lebih kuat dan transparan,” katanya.
Ia juga meminta para pelaku usaha yang hadir dalam sosialisasi tersebut dapat mengikuti kegiatan dengan serius agar memahami mekanisme serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam penerapan Tally Mandiri.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Musni Wijaya mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai kebijakan, mekanisme, serta tata cara penerapan sistem Tally Mandiri.
Menurutnya, sistem ini akan menjadi platform pencatatan sekaligus validasi data untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perkapalan dengan kondisi riil di lapangan.
“Melalui Tally Mandiri, kita ingin mewujudkan penyediaan data yang aktual sebagai bentuk pengawasan di perairan serta validasi antara dokumen perkapalan dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Selain itu, sistem tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat pengendalian angkutan selama proses pelayaran.
Peserta sosialisasi berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari pelabuhan, perusahaan pertambangan, logistik, transportasi, hingga pengelola terminal khusus.
Ketua Umum DPP Asosiasi Tally Indonesia (ATI) Capt. Effendi Ismail menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat penting bagi pelaku usaha sekaligus pemerintah.
“Kegiatan ini sangat bagus dan antusiasme pelaku usaha juga tinggi. Ini menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan pemerintah sesuai undang-undang yang berlaku,” katanya.
Menurutnya, data yang akurat dari kegiatan tally sangat penting dalam mendukung aktivitas perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Perdagangan nasional maupun internasional sangat membutuhkan data yang valid dari pelaku usaha. Karena itu, kami mengimbau seluruh pelaku usaha mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala UPTD PASDPL Dishub Sumsel Johan Wahyudi mengatakan penerapan Tally Mandiri di Sumatera Selatan merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait pengawasan sumber daya alam.
Ia menegaskan bahwa sistem ini akan membantu pemerintah memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Dengan adanya Tally Mandiri, kita memiliki data yang jelas sehingga tidak ada lagi kebocoran yang selama ini terjadi,” kata Johan.
Ia berharap ke depan sistem tersebut juga dapat meningkatkan penerimaan fiskal negara dari sektor perpajakan serta meningkatkan royalti bagi daerah.
“Selama ini mungkin data yang keluar tidak sinkron. Misalnya yang keluar 100 persen tetapi yang tercatat hanya 60 persen. Dengan sistem ini kita berharap pembagian royalti ke daerah benar-benar sesuai dengan volume komoditas yang keluar dari Sumatera Selatan,” katanya.
