Palembang, LamanQu.Com – Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, memberikan klarifikasi terkait isu pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sempat menjadi sorotan publik dan media.
Dalam keterangannya kepada awak media, Andie menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan dari para jurnalis mengenai rencana pengadaan fasilitas tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini pengadaan meja biliar tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum ada proses pembelian yang dilakukan.
Menurut Andie, setelah munculnya pemberitaan dan pertanyaan dari berbagai pihak, dirinya langsung menghubungi Sekretaris Dewan untuk meminta penjelasan terkait rencana pengadaan tersebut. Langkah itu dilakukan guna memastikan informasi yang beredar di masyarakat dapat dijelaskan secara transparan.
“Terima kasih atas masukan dan saran dari rekan-rekan media terkait rencana pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan untuk meminta klarifikasi mengenai rencana pengadaan tersebut,” ujar Andie.
Ia menegaskan bahwa rencana pengadaan fasilitas tersebut belum masuk pada tahap realisasi. Artinya, hingga saat ini belum ada pembelian meja biliar yang dilakukan oleh pihak DPRD Sumsel.
Andie menjelaskan, rumah dinas pimpinan DPRD kerap digunakan untuk menerima tamu secara informal, termasuk tokoh masyarakat maupun kalangan olahraga. Selain menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel, dirinya juga diketahui mengemban amanah sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatera Selatan.
Karena itu, fasilitas yang direncanakan tersebut awalnya dipertimbangkan sebagai sarana pendukung aktivitas nonformal, termasuk ketika menerima tamu dari kalangan atlet atau komunitas olahraga biliar.
Meski demikian, Andie menegaskan pihaknya sangat memahami perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Oleh sebab itu, setiap rencana pengadaan akan dikaji kembali secara menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi serta prioritas kebutuhan.
Ia memastikan bahwa keputusan akhir mengenai pengadaan fasilitas tersebut akan mempertimbangkan kepentingan publik dan manfaat yang dihasilkan.
“Jika nantinya dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka rencana pengadaan tersebut bisa saja ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” tegasnya.
Andie juga menegaskan komitmen DPRD Sumsel untuk tetap transparan dalam pengelolaan anggaran daerah serta terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat maupun media.
