Palembang, LamanQu.Com – Diskusi Publik dan Launching Buku Monolog di Simpang Republik digelar di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat (31/1/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Kepemimpinan Politik, Civic Virtue, dan Tanggung Jawab Intelektual”, dengan menghadirkan sejumlah tokoh intelektual, akademisi, dan pengamat politik Sumatera Selatan.
Hadir sebagai narasumber utama penulis buku Monolog di Simpang Republik, M. Haekal Al Haffah, S.Sos, M.Sos, didampingi Ketua Umum DPP Gencar Charma Afrianto, SE, Ketua PDHI Sumsel Drh. Alfin Suhanda, Akademisi Ilmu Politik Sumsel Dr. Zulfikri Suleman, MA, Ilmuwan Politik dan Kebijakan Publik Dr. Husni Thamrin, M.Si, serta Pengamat Politik Sumsel Ade Indra Chaniago. Acara ini turut dihadiri kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum.
M. Haekal Al Haffah menegaskan bahwa salah satu persoalan mendasar demokrasi Indonesia hari ini adalah lemahnya tradisi intelektual dan tidak hidupnya komunitas kritis di ruang publik.
“Tradisi intelektual kita masih sangat lemah. Komunitas push atau komunitas yang mendorong lahirnya gagasan kritis itu tidak hidup,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tidak berjalannya fungsi trias politica secara semestinya. Menurutnya, ketika fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif melemah, maka variabel penentu terakhir yang harus hidup adalah civil society.
“Kita butuh NGO, kelompok intelektual, akademisi, dan kelas menengah yang kritis. Ketika trias politika tidak berjalan, maka kelompok kritis inilah yang harus bersuara,” tegas Haekal.
Namun, ia menekankan bahwa komunitas kritis tidak bisa muncul secara instan. Tradisi intelektual harus dibangun melalui interaksi gagasan yang sehat dan berkelanjutan, bukan sekadar didorong oleh rasa suka atau tidak suka.
“Diskusi publik seharusnya menghasilkan pikiran berkualitas. Tapi hari ini, diskusi kita justru terjebak pada persoalan receh. Masyarakat dibuat asal senang, happy sesaat. Kita miskin imajinasi,” katanya.
Menurut Haekal, demokrasi hanya dapat hidup jika dua kanal berjalan bersamaan, yakni kanal koalisi dan kanal oposisi.
“Demokrasi tidak akan berjalan jika hanya satu kanal yang hidup. Oposisi harus tumbuh, terpelihara, dan punya basis intelektual,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keseimbangan antara negara dan masyarakat sipil sangat penting. Negara yang terlalu kuat berpotensi melahirkan otoritarianisme, sementara masyarakat yang terlalu dominan tanpa institusi akan memicu kekacauan.
“Negara harus tumbuh, masyarakat juga harus tumbuh. Kalau hanya kelompok ekonomi yang kuat, maka kapitalisme yang akan menyerap semuanya,” bebernya.
Menanggapi kondisi Sumatera Selatan, Haekal menilai parlemen di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi masih lemah. Oposisi tidak berjalan, dan hampir tidak ada perda inisiatif yang lahir dari pemikiran legislator.
“Yang ada justru bagaimana menyiasati efisiensi anggaran, memanfaatkan pokok-pokok pikiran (pokir), dan mencari profit. Ini melemahkan institusi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa institusi yang kuat hanya bisa dibangun melalui ideologi dan pemikiran yang kuat, bukan semata karena uang atau kendaraan partai.
Sementara itu, terkait kondisi politik nasional, Haekal menyebut Indonesia saat ini berada dalam cengkeraman oligarki politik dan oligarki ekonomi. Ia juga menyoroti wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR yang dinilainya sebagai bentuk kemunduran demokrasi.
“Dalam demokrasi, kebebasan publik seharusnya luas dan elit dibatasi. Faktanya hari ini kebebasan publik hanya sebatas pemilu, sementara elit justru semakin bebas. Ini adalah arus balik demokrasi,” tegasnya.
Ketua Umum DPP Gencar, Charma Afrianto, SE, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya terhadap buku karya Haekal Al Haffah. Menurutnya, buku tersebut menawarkan perspektif kritis dan reflektif tentang demokrasi dan kepemimpinan politik.
“Buku ini sangat unik dan luar biasa. Ini adalah hasil pemikiran yang jernih tentang demokrasi dan kepemimpinan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mudah-mudahan ke depan akan lahir karya-karya kritis lainnya,” pungkas Charma.
