Palembang, LamanQu.Com – DPD Barisan Rakyat 1 Juni (Barak 106) Provinsi Sumatera Selatan ikut menggelar aksi damai bersama Cipayung Plus Sumsel di halaman DPRD Provinsi Sumsel, Senin (1/9/2025).
Ketua DPD BARAK 106 Sumsel Efran Martahan Hutapea, SE, MM mengatakan, mengikuti pernyataan Ketua Umum DPP Barak 106 maka demi keadilan dan kebenaran, demi persatuan bangsa, serta atas nama kepentingan rakyat Indonesia, DPD Barak 106 Sumsel merasa perlu menyampaikan sikap resmi di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang sedang mengguncang tanah air.
“Kami memandang bahwa perjalanan bangsa saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada harapan besar agar pemerintahan berjalan dengan tegas dan berpihak kepada rakyat. Namun di sini lain, ada ancaman nyata berupa praktik ilegal, kegagalan menjaga stabilitas, serta upaya provokasi yang mengorbankan nyawa rakyat. Dalam kondisi seperti inilah, sikap moral, politik, dan kebangsaan harus dinyatakan dengan jelas, agar tidak terjadi penyimpangan arah perjuangan bangsa,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang konsisten berdiri bersama rakyat, menjaga demokrasi, serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai amanat konstitusi, maka DPD Barak 106 Sumsel menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Menuntut Komitmen Presiden dalam Pemberantasan 1.063 Titik Tambang legal
Indonesia adalah negeri yang dikaruniai sumber daya alam melimpah. Namun, kekayaan itu justru kerap dirampas oleh segelintir pihak melalui aktivitas tambang ilegal. Data menunjukkan masih ada 1.063 titik tambang ilegal yang beroperasi dan merugikan negata hingga triliunan rupiah setiap tahun.
Kami meminta dengan tegas agar Presiden Prabowo Subianto melanjutkan langkah-langkah konkret untuk menutup dan memberantas tambang ilegal tersebut. Aktivitas tambang ilegal bakan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial, serta sumber konflik horizontal di masyarakat.
Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang yang menguasai sumber daya alam secara ilegal. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi bukti bahwa pemerintahan ini berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan tanduk pada kepentingan kelompok oligarki.
2. Mendesak Pencopotan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri
Stabilitas politik adalah syarat utama bagi kelangsungan pembangunan nasional. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahiva Menteri Dalam Negeri. Tita Karnavian, gagal menjaga stabilitas politik serta tidak mampu menjalankan fungsi koordinasi secara maksimal dengan pemerintah daerah.
Kegagalan itu tampak jelas dari berbagai peristiwa eskalasi sosial-politik yang berujung pada bentrokan, meningkatnya ketidakpercayaan publik, dan tercederainya rasa aman masyarakat. Untuk itu, kami mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Titu Karnavian dari jabatan Mendagri dan menggantinya dengan sosok yang memiliki keberanian, kapasitas, serta integritas untuk menjaga stabilitas nasional
3. Mengusut Dalang Provokasi di Balik Demonstrasi yang Menelan Korban Jiwa
Demonstrasi adalah hak konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat. Namun, belakangan ini kita menyaksikan adanya pihak-pihak yang menunggangi gerakan rakyat dengan provokasi, disinformasi, dan tindakan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa di berbagai daerah.
Kami mendesak Presiden dan aparat penegak hukum untuk mengungkap, menangkap, dan mengadili para dalang intelektual di balik provokasi tersebut, terkhusus seseorang pria yang mendorong Alm Affan Kurniawan. Tidak boleh ada toleransi bagi siapapun yang ingin memunggangi aspirasi rakyat demi kepentingan politik sempit dengan mengorbankan nyawa dan persatuan bangsa.
Penegakan hukum yang adil atas kaius ini akan menjadi sinyal bansa negara hadir untuk melindungi rakyatnya, serta menegakkan demokrasi tanpa kompromi terhadap provokator dan aktor politik bayangan yang bermain di belakang layar
4. Menjamin Keselamatan Setiap Saku, Agama, Ras, dan Golongan
Indonesia adalah bangsa yang besar, majemuk, dan kaya akan keberagaman. Namun, dalam kondisi politik yang memanas, potensi gesekan antar suku, agama, ras, dan golongan (SARA) menjadi sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Untuk ito, kami mendesak Presiden Prabowo Subianto menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan SARA. Pemerintah wajib menghadirkan rasa aman, melindungi hak setiap warga negara, serta memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang menjadi korban diskriminasi maupun kekerasan berbasis identitas
Langkah preventif, pendekatan dialog, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan SARA harus dipastikan berjalan agar persatuan nasional tetap kokoh.
5. Apresiasi kepada Pimpinan Partai Politik yang Menjaga Politik Kebangsaan
Di tengah gelombang dinamika politik nasional yang penuh tarik menarik kepentingan, kami memberikan apresiasi kepada para pimpinan partai politik yang tetap memegang teguh politik. kebangsaan. Komitmen menjaga persatuan nasional, menolak adu domba, serta tetap berpijak pada cita-cita proklamasi adalah hal yang patut diapresiasi dan dijadikan teladan.
Politik kebangsaan adalah fondasi yang harus terus diperkuat agar bangsa ini tidak terjebak dalam politik transaksional, sektarian, maupun kepentingan asing yang merusak kedaulatan negara.
“Dengan menyampaikan lima butir pernyataan sikap ini, DPD Barak 106 Sumsel menegaskan komitmen untuk terus berdiri di garis depan perjuangan rakyat. Kami akan mengawal dengan konsisten kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat sekaligus mengkritisi dengan tegas setiap kebijakan yang menyimpang dari amanat konstitusi.
Kami percaya bahwa Indonesia hanya bisa berdiri tegak bila dikelola dengan keberanian, keadilan, dan semangat kebangsaan yang kokoh. Maka dari itu, sikap ini kami sampaikan sebagai panggilan moral dan politik untuk memastikan arah perjuangan bangsa tetap pada jalur yang benar,” tandasnya.
