Jakarta, LamanQu.Com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, S.E., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Selasa (8/7/2025).
Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi progres pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Andie menegaskan bahwa DPRD Sumsel hadir untuk menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus menyuarakan langsung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Hal ini penting mengingat proyek Bendungan Tiga Dihaji merupakan salah satu infrastruktur strategis yang dampaknya sangat luas, terutama dalam mendukung irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, hingga pembangkit energi terbarukan.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas. Ini bukan proyek biasa, tapi infrastruktur masa depan yang akan menentukan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” ujar Andie.
Harapan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Dalam diskusi yang berlangsung bersama pihak Ditjen SDA Kementerian PUPR, Andie Dinialdie menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta legislatif daerah. Ia menilai bahwa percepatan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji membutuhkan penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan teknis maupun administratif, seperti pembebasan lahan dan infrastruktur pendukung.
“Proyek ini harus menjadi contoh sinergi pusat dan daerah. Kita tak boleh abai, karena masyarakat menaruh harapan besar pada penyelesaian proyek ini,” ujarnya tegas.
Bendungan untuk Ketahanan Pangan dan Masa Depan Energi Pihak Kementerian PUPR yang diwakili oleh Matius Tangyong, Subdit Wilayah I, menjelaskan bahwa Bendungan Tiga Dihaji termasuk dalam proyek prioritas nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam misi memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian bangsa.
Hingga Juli 2025, progres fisik pembangunan bendungan telah mencapai 58,14%, mencakup 6 dari 8 paket pekerjaan utama. Salah satu pekerjaan yang masih dalam proses adalah pembebasan lahan untuk jalan akses utama seluas 1,85 hektare, yang ditargetkan selesai maksimal tahun 2029.
Keberadaan bendungan ini akan memberikan manfaat signifikan, di antaranya:
- Mengurangi risiko banjir di Kabupaten OKU Selatan dan wilayah sekitarnya
- Memastikan ketersediaan air irigasi bagi lahan pertanian di Daerah Aliran Sungai (DAS) Komering
- Menyediakan air baku bagi kebutuhan rumah tangga dan industri
- Berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air
- Mendukung pengembangan sektor pariwisata air
Namun demikian, pembangunan bendungan juga menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah kondisi geografis yang kompleks, termasuk daerah rawan longsor yang sempat mengganggu proses konstruksi.
Jangan Sampai Mangkrak, Rakyat Menunggu Ketua DPRD Sumsel menegaskan bahwa proyek senilai triliunan rupiah ini tidak boleh mangkrak. Ia menyerukan pentingnya pengawalan dan pemantauan secara terus-menerus agar progresnya tidak terhambat oleh kendala birokrasi atau minimnya koordinasi.
“Kita tidak ingin ini jadi proyek yang terkatung-katung. Rakyat sudah menunggu terlalu lama untuk merasakan manfaat dari bendungan ini,” kata Andie.
Ia juga berharap agar manfaat bendungan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik dalam peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan air bersih, hingga pemberdayaan ekonomi lokal melalui sektor energi dan pariwisata.
Legislatif Hadir untuk Mengawal Pembangunan.
Andie menutup kunjungan kerjanya dengan menegaskan bahwa DPRD Sumsel siap menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan proyek-proyek prioritas. Pengawasan akan terus dilakukan secara berkala, baik melalui rapat koordinasi maupun peninjauan lapangan.
“Kami hadir bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai penggerak. Kita harus pastikan pembangunan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tandasnya.
