Jakarta, LamanQu.Com – Pemkab Musi Banyuasin di bawah komando Bupati H. M. Toha dan Wabup Rohman terus berupaya mengatasi keterisolasian digital di wilayah desa yang mengalami blankspot.
Pada Kamis, 15 Mei 2025, Pemkab Muba berpartisipasi dalam Rapat Usulan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Jakarta. Pemkab Muba mengusulkan agar Komdigi segera menuntaskan 72 titik blankspot yang masih tersebar di 56 desa.
Rapat Pembahasan Usulan Pembangunan BTS
Rapat ini dipimpin oleh Koordinator Tim Akselerasi Infrastruktur Mobile Broadband, Fajar Prasanti, bersama anggota tim Adlin Dwi Jaya dan Apito. Pemkab Muba diwakili oleh Kepala Diskominfo Herryandi Sinulingga dan tim teknis.
Fajar Prasanti menyampaikan bahwa cakupan sinyal 4G nasional telah mencapai 97,45%, dengan target peningkatan menjadi 98% pada 2029. Pengusulan pembangunan BTS dilakukan melalui sistem berbasis web di laman signal.komdigi.go.id, di mana pemerintah daerah diminta menginput data teknis yang akurat.
Upaya Pemkab Muba
Kepala Dinas Kominfo Muba, Herryandi Sinulingga, menanggapi serius upaya ini, mengingat masih terdapat 56 desa dengan 72 titik blankspot. Langkah ini melanjutkan upaya sebelumnya dalam mengatasi keterbatasan akses telekomunikasi.
Diskominfo Muba telah berkoordinasi dengan operator seluler dan Kemenkominfo untuk memastikan keberlanjutan pembangunan BTS di daerah terpencil. Data blankspot yang telah disampaikan juga mencakup jumlah penduduk dan data pendukung lainnya.
Usulan Solusi Jangka Pendek
Herryandi Sinulingga juga mengusulkan kepada Menteri Komdigi kiranya dapat menganggarkan penggunaan internet satelit Starlink sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembangunan Menara BTS adi wilayah Desa Desa Blankspot di Indonesia.
Komdigi dapat bekerja sama dengan pihak Starlink, diharapkan dapat membantu menyediakan akses internet satelit di desa blankspot, dengan pengelolaan oleh desa melalui BUMDes atau karang taruna.
“Kami berharap usulan ini bisa menjadi perhatian untuk memberikan solusi jangka pendek atau menengah sebelum negara hadir secara penuh dalam pelayanan internet melalui BTS/secara konvensional oleh pihak provider atau BAKTI karena biayanya operasionalnya sangat tinggi baik ,” tambah Sinulingga.
