Jakarta, LamanQu.Com – Sehubungan marak dan ramai pemberantasan judi online sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran dan telah dibentuk tim koordinasi Menkopolhukam Budi Gunawan yang mana leading sector penanganan dipimpin Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Ternyata, sekelompok aktivis mengatasnamakan Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR) menemukan satu kode resmi berkekuatan hukum krusial yang melegalkan perjudian. saat konferensi pers perihal ‘Apakah Perjudian Di Legalkan Secara Khusus dan Eksklusif ?’ yang digelar di Barocks Cafe berlokasi bilangan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta. Sabtu (16/11). Jakarta
Ungkap Koordinator PPBR Yudi Syamhudi Suyuti menjelaskan bahwa kode dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) berkode 92000, yang menyatakan aktivitas perjudian dan pertaruhan, golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti penjualan tiket lotere, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian website perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, off tracking beating dan kegiatan kasino termasuk floating casino.
Yudi Syamhudi Suyuti (JAKI Kemanusiaan Inisiatif), saat jumpa pers menyampaikan,
kode dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) berkode 92000, yang menyatakan aktivitas perjudian dan pertaruhan, golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti penjualan tiket lotere, kegiatan operasional mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian website perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, off tracking beating dan kegiatan kasino termasuk floating casino.
Diketahui, Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR) tergabung dari beberapa elemen JAKI Kemanusiaan Inisiatif, Komando Barisan Rakyat / KOBRA 08, Barisan Relawan Tangguh Prabowo Subianto 08/BARET 08.
Saat jumpa pers, Koordinator PPBR Yudi Syamhudi Suyuti ditemani Nelly Siringoringo (JAKI Kemanusiaan Inisiatif), Abdul Ghani Ngabalin (Komando Barisan Rakyat / KOBRA 08), Ibrahim Martabaya (Barisan Relawan Tangguh Prabowo Subianto/BARET 08), Asma Dewi.
Sementara, di lokasi Nelly Siringoringo (JAKI Kemanusiaan Inisiatif) menyebutkan dugaan Penyelundupan Aturan Hukum dan Perundang-undangan dapat diartikan sebagai perbuatan dilakukan seseorang, kelompok, organisasi mendapatkan akibat hukum tertentu, menjadi aturan hukum perundangan secara legal dan formal.
Hingga berkekuatan hukum krusial berarti penting atau esensial menjadi legal. Hal ini terkait dengan terjadinya legalisasi aktivitas perjudian dan pertaruhan dalam KBLI 92000, namun dilakukan secara eksklusif menabrak aturan-aturan hukum dan perundangan telah berlaku.
Sementara, Di mana diduga ada kelompok-kelompok bisnis perjudian baik online maupun offline yang secara khusus dan eksklusif tidak tersentuh hukum, karena telah dilegalkan, jelasnya
“Sedari laporan PPATK, tahun 2022 sebesar 104, 42 trilun rupiah, kemudian tahun 2023 sebesar 137,05 triliun rupiah, semester pertama 2024 sebesar 174,56 triliun, kenaikan sekitar 230 sekian persen,” ujar Hartsa Mashirul selaku Indonesian Club, yang turut hadir dan memberikan pandangan singkatnya
Mirisnya, pelaku judi online, bahkan anak anak di bawah usia sepuluh tahun (10 tahun), ujar Hartsa
Diketahui, Presiden telah memerintahkan kepada jajaran Kementerian dan Lembaga untuk memberantas perjudian, di mana merupakan salah satu Program Asta Cita Presiden Prabowo dan Presiden juga telah secara tegas menyatakan bahwa soal Judi Online adalah musuh Negara. Bahkan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyatakan secara terbuka, Perang melawan Judi Online dan Kepolisian atas Perintah Kapolri terus memberantas Judi Online dan menangkap banyak pelaku.
Tuntutan-Tuntutan Kelompok Inisiatif Presiden Prabowo Bersama Rakyat (PPBR) yang dibacakan Ibrahim Martabaya untuk mendorong Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Menteri Komdigi dan Pemimpin Kementerian/ Lembaga terkait dapat menuntaskan Pemberantasan Perjudian hingga benar-benar tuntas menindaklanjuti Perintah Presiden Prabowo yang merupakan salah satu dari Program Asta Cita Presiden Prabowo.
Dalam hal penindakan hukum, masyarakat ingin penuntasannya benar-benar tertuntaskan hingga akar persoalannya, termasuk dalam hal dugaan tindak kriminal penyelundupan aturan hukum perundangan KBLI 92000 untuk diproses secara terbuka.
Dan, apabila memenuhi unsur-unsur pidananya, agar dapat disita seluruh harta, asset dihasilkan dan terkait usaha-usaha kejahatan perjudian hingga diputuskan oleh Pengadilan.
“Tindakan ini agar dapat dilakukan dengan seluruh instrumen dan kekuatan yang dimiliki aparat penegak hukum, termasuk dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal Pertahanan Negara,” tandas Ibrahim Martabaya.
