Palembang, lamanqu.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Beston Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (26/3/2024).
Fatoni menyebut berdasarkan data populasi perempuan dan anak, Indonesia termasuk yang terbesar terdiri dari 64 persen lebih dari total penduduk. Ini berarti keunggulan mereka sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa kedepannya sebagai penerus pembangunan bangsa.
“Maka tugas kita untuk bisa menjadikan anak-anak Indonesia berkualitas merupakan tugas yang kita emban bersama, dan perlu menjadi komitmen kita bersama,” kata Fatoni.
Oleh karena itu, Fatoni mengajak kaum wanita khususnya peran ibu untuk mencetak anak-anak yang berkualitas.
“Maka penting kita tingkatkan SDM, kualitas itu bisa dari makanan, pengetahuan termasuk kualitas juga bisa ditunjukkan dengan karakter, akhlak sehingga pemberdayaan anak dan perempuan tujuannya adalah membuat anak dan perempuan agar lebih berdaya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PPPA Sumsel Fitriana mengatakan Dinas PPPA Provinsi Sumsel berkepentingan dalam berkontribusi guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Khususnya upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Pemprov Sumsel memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggung jawab. Dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, peran, kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya,” ucap Fitriana.
Fitriana menyampaikan tujuan dan sasaran Strategis Dinas PPPA Provinsi Sumsel, yaitu meningkatkan pembangunan responsif gender serta perlindungan anak dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, meningkatkan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak serta meningkatkan pemenuhan hak anak.
“Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumsel tahun 2023 berada di atas angka nasional, yaitu sebesar 92,95 sedangkan angka nasional sebesar 91,93. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sumsel sebesar 74,89 berada di atas nasional di angka 66,95,” paparnya.
Menurutnya, melalui kegiatan Rapat Koordinasi seperti ini sangatlah penting dalam memperkuat kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumsel.
“Melalui penguatan koordinasi, mengoptimalkan sinkronisasi dan sinergitas tentang program kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota, dan mengoptimalkan jejaring stakeholders yang mendukung pembangunan PPPA, serta merumuskan usulan dan rencana kegiatan untuk mendukung target capaian serta program prioritas nasional dan daerah Provinsi Sumsel,” jelas Fitriana.
Turut hadir dalam kesempatan itu Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA RI, Nahar, para Kepala OPD Sumsel, Kepala Bappeda dan Dinas PPPA.
