Lumajang, lamanqu.com – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang-Kanwil Kemenkumham Jatim mengikuti kegiatan penguatan penerapan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham) Jawa Timur melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola di lingkungan Lapas Lumajang, sehingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kamis (07/03/2023).
Dalam acara tersebut, para pejabat dan petugas Lapas Lumajang berkesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep WBK, tata kelola pemerintahan yang baik, serta strategi implementasi yang efektif. Mereka juga diajak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan berbagi pengalaman terkait dengan upaya penerapan WBK di lingkungan kerja mereka masing-masing.
Kakanwil Kanwil Kumham Jatim yang memberikan materi serta panduan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip WBK dalam setiap aspek kerja di Lapas Lumajang. Para peserta juga diberikan ruang untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga tercipta suasana kolaboratif yang memungkinkan pertukaran gagasan dan pengalaman antar sesama lembaga pemasyarakatan.
Dengan adanya partisipasi Lapas Lumajang dalam kegiatan penguatan WBK ini, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam tata kelola dan pelayanan di lembaga tersebut.
Kalapas Lumajang, Mahendra Sulaksana berpesan “Lapas Lumajang SIAP membangun Zona Integritas menuju WBK, Langkah-langkah konkret untuk mendorong partisipasi aktif semua lini, telah kami deklarasikan”- pungkas nya.
Dalam memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip WBK, serta membangun budaya integritas di lingkungan kerja akan menjadi fokus utama dalam implementasi program Zona Integritas.
Kanwil Kumham Jawa Timur memberikan apresiasi atas komitmen Lapas Lumajang dalam mengikuti kegiatan penguatan WBK ini, serta berharap bahwa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Lapas Lumajang dan lembaga sejenisnya akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Jawa Timur.
