Palembang, lamanqu.com – Ratusan anggota Pemuda Pancasila (PP) lakukan demo aksi damai ke Kantor PT. Toyota Astra Finansial (TAF) Cabang Palembang, Jalan Letda A. Rozak, Kelurahan Duku, Kecamatan IT.II, pada Rabu (07/02/24).
aksi damai digelar akibat dipicu ulah beberapa oknum Debt Kolektor yang merampas kendaraan R4 milik anggota PP bernama Alan Pranjaya.
Ketua Majelis Pengurus Cabang (MPC) PP Kota Palembang Nursyamsu M.A.H Iding serta dikawal ketat pihak Kepolisian walaupun sempat terjadi sedikit memanas, demo aksi damai berlangsung kondusif.
Nursyamsu menyampaikan, pada tanggal 27 Januari 2024 telah terjadi perampasan secara paksa mobil toyota rush milik Alan Pranjaya dengan Nopol BG 1886 DF.
Hal tersebut dilakukan oleh beberapa oknum Debt Kolektor PT. TAF di Jalan Sukarno-Hatta Palembang. Alan Pranjaya ditarik, didorong dan dikeluarkan secara paksa dari dalam mobil, sehingga mengalami luka di Ibu jari sebelah kanan dan luka lecet pada tangan sebelah kiri.
Setelah kendaraan dirampas, tanpa ada rasa belas kasihan, para oknum Debt Kolektor tersebut meninggalkan Alan Pranjaya di tengah jalan sendirian.
Merasa dirugikan, pada tanggal 29 Januari 2024, Pukul 16.45 Wib, Alan Pranjaya membuat laporan ke Mapolrestabes Palembang, dengan Nomor Laporan : LP/B/255/1/2024/SPKT/Polrestabes/Polda Sumatera Selatan.
“Debt Kolektor PT. TAF saat melakukan penarikan mobil Toyota Rush milik Alan Pranjaya sebelumnya tidak dapat menunjukkan surat akta jaminan fidusia, Sertifikat Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI) termasuk surat peringatan,” ujarnya.
Menurutnya, melalui Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 bersifat final dan mengikat, artinya setiap perusahaan leasing atau kuasanya tidak boleh bertindak melakukan aksi pengambilan paksa bagi debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan.
Berdasar pada Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, MK memutuskan sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum yaitu melalui gugatan ke pengadilan.
Dengan ini, kesimpulannya kata Nursyamsu, permasalahan PT. TAF dengan Alan Pranjaya selaku debitur adalah hutang piutang, yang masuk dalam ranah hukum perdata. Seharusnya, pihak PT. TAF mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan setempat.
Masih kata Nursyamsu, PT. TAF harus bertanggung Jawab penuh atas permasalahan hukum yang terjadi antara Alam Pranjaya (debitur) dan pihak Dept Kolektor, karena sudah menimbulkan kerugian materil dan Immaterial yang diderita oleh Alan Pranjaya (debitur), sebagaimana Pasal 48 Ayat (4) Peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 dan Perubahannya No.7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
“Ya, akibat dari perampasan, intimidasi tekanan fisik disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Debt Kolektor PT. TAF membuat Alam Pranjaya menjadi trauma, sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, yang mana Alan Pranjaya merupakan tulang punggung bagi keluarga,” ungkapnya.
Saat disinggung tindakan apa akan dilakukan kepada oknum Debt Kolektor yang terlibat.
“Memang Unit (Mobil) akan dikembalikan. Namun, oknum Debt Kolektornya sudah kita laporkan dan proses hukum harus tetap berjalan, termasuk kita akan mengawal kasus ini sampai ke pengadilan,” imbuhnya.
Saat awak media hendak melakukan konfirmasi, ditempat yang sama, Ade Bachtiyar selaku Kepala Cabang PT. TAF melalui petugas Scurity mengatakan, dirinya tidak bersedia dikonfirmasi dengan alasan masih terima tamu. Namun, beberapa awak media mengatakan hal seperti ini sudah biasa, dimana orang yang bersalah pasti selalu menghindar dari kejaran wartawan.
