Banyuwangi, lamanqu.com – Pada hari Rabo, Puluhan Warga Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Gruduk Kantor Desa. Kedatangan Warga tersebut dalam rangka menuntut janji Kepala desa akan adanya Tempat Pemakaman Umum (TPU). Rabu (29/11/2023)
Berawal dari ada nya aktivitas tambang galian C di area Tanah Khas Desa (TKD) yang berada di Dusun Wonorejo beberapa tahun yang lalu, menurut warga, bahwa adanya tambang galian C pada waktu itu lahir lah sebuah janji dari kepala desa bahwa akan di berikannya lahan pemakaman.
Melalui Sholikin Yudha Pratama perwakilan warga Dusun Wonorejo mengatakan, “Kedatangan warga ini hanya ingin meminta janji kades yang telah di ucapkan waktu itu di depan warga, di karenakan sampai detik ini nyaris janji kades tersebut tidak pernah ada tidak lanjut dari yang berkaitan,” kata Yudha.
Lebih rinci Yudha memapaparkan, “Jika janji itu memang untuk masyarakat harusnya kades lebih komien dan memberikan solusi bagaimana janji tersebut bisa terialisasi, tapi fakta nya justru kades terkesan plin plan. Sementara kondisi TKD yang telah di lakukan reklamasi telah rusak,” papar Yudha.
Menanggapi tuntutan warga tersebut Hendra seketris desa perwakilan dari kades mengatakan, memang benar pada tahun 2019 telah di lakukan reklamasi oleh kades di tanah khas desa tersebut.
“Reklamasi memang benar telah di lakukan pada tahun 2019, akan tetapi secara administrasi yang mengetahui ialah pihak investor dan pokmas waktu itu. Saat ada janji dari kades dengan pengadaan tanah makam, kami sendiri belum mengetahui secara pasti,” jelasnya.
Sementara pihak Badan Permusyawartan Desa (BPD) menyatakan bahwa pihak BPD tidak setuju jika mengunakan tanah khas untuk di jadikan pemakaman.
“Dalam hal ini tidak setuju jika TKD di jadikan lahan pemakaman, terlepas dari janji kades prihal tersebut, BPD tidak mengetahui, baru hari ini mengerti, dan yang jelas waktu itu hanya reklamasi untuk lahan wisata,” pungkas Sagita Anggota BPD.
Sementara tokoh masyarakat Kalibaru wetan Ivan menyampaikan agar pihak pemdes lebih mencari solusi bagaimana tanah makam tersebut bisa terialisasi.
“Dalam hal tersebut lebih baik segera mencari solusi bagaimana TPU bisa realisasi, karna hal tersebut merupakan kepentingan umum,” tutupnya.
