Palembang, lamanqu.com – Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang dituntut mengundurkan diri dan dipecat dari jabatan sebagai Kepala Dinas.
Hal ini disampaikan Jaringan Pembela Bangsa Indonesia (JPBI) saat melakukan aksi damai di Kontor Walikota Palembang, Rabu ( 15/11/2023). JPBI menganggap Kadis Perkimtan tidak becus dalam melaksanakan program kerja Perkimtan.
“Ada beberapa kasus yang kami temukan, contohnya banyaknya lampu jalan Yang bertahun-tahun tidak hidup dan kegiatan perkimtan yang seharusnya dilaksanakan tetapi tidak diterapkan secara benar. Ini sangat merugikan masyarakat kota palembang, ” ujar Yogi Bob, Ketua Umum JPBI Sumatera Selatan
“Seharusnya menjadi hak masyarakat, namun disepelehkan oleh oknum Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang dan menduga adanya penyelewengan anggaran di Dinas tersebut,” lanjutnya.
Adapun beberapa pengajuan untuk lampu jalan di beberapa tempat itu tidak direspon dengan sigap dan cepat, padahal tiap tahunnya anggaran Dinas Perkimtan Kota Palembang selalu turun.
Bukan hanya itu saja, wilayah Kota Palembang yang katanya diperbaiki tapi masih banyak yang kumuh dan tidak diperhatikan. Rencana revitalisasi hingga penghijauan yang ada ternyata tidak direalisasikan dengan baik dan benar.
Terkait ini JPBI menduga ada beberapa proyek yang seharusnya diputuskan secara tender malah dikerjakan dengan swakelola. Dan kami mengindikasikan ada penyelewengan fee tender yang masuk kekantong oknum Kepala Dinas tersebut.
Ini sangat merugikan masyarakat Kota Palembang. Dan menurut kami juga oknum Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang tidak bisa bekerja dengan baik, maka dari itu kami meminta untuk :
- Pecat Kepala Dinas PU Perkim.
- Periksa proyek dan fee poroyek di PU Perkim.
- Audit seluruh anggaran di PU Perkim yang seharusnya di putuskan melalui tender. Malah di kerjakan dengan swakelola.
- Audit menyeluruh pengadaan lampu jalan yang bertahun-tahun mati, tetapi anggarannya tiap tahun turun yang seharusnya di tender malah di kerjakan swakelola.
- Periksa secara menyeluruh, diduga ada honor yang tidak bekerja malah namanya ada dan hanya absen.
- Periksa harta kekayaan dan Ihkpn oknum kepala Dinas Perkimtan kota Palembang yang kami anggap tidak wajar dan perjalanan dinas kepala Dinas PU Perkim. Yang di duga janggal dan hampir setiap minggu melakukan perjalanan dinas ke jakarta dan tempat lain.
Jadi dari informasi di atas dapat kami simpulkan ada dugaan keresahan kami dan masyarakat kepada dinas terkait ini dengan indikasi beberap unsur tersebut mulai KKN ( Korupsi Kolusi Nepotisme ) hingga tidak bisa bekerjanya kepala dinas Perkimtan kota palembang secara efektif jauh dari harapan baik untuk masyarakat kota palembang
“Kami berharap KAJATI SUMSEL dan Pj Wali Kota Palembang dapat memanggil Kadis Perkimtan dan apabila terbukti bersalah untuk dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya,” tegas Yogi.
Apabila laporan kami ini tidak di proses dan tidak ditindak lanjuti kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dengan tuntutan seyogyanya seperti ini.
Sementara itu, Koordinator aksi Rubi Indiarta mengatakan, jika tuntun ini tidak direalisasikan maka kami melakukan aksi lanjutan sampai dengan tuntutan kami dipenuhi
Rubi menambahkan, tuntutannya yang pertama minta dipecat Kepala Dinas Perkimtan. Masyarakat kota Palembang bahwa selama kepemimpinan beliau tidak ada bagus-bagus.Kedua tentang pertamanan di kota Palembang.
“Jadi taman di kota Palembang hampir seluruhnya hancur dan tidak ada perbaikan sama sekali dan itu pun setelah ada gerakan dari video walikota baru dilaksanakan, selanjutnya adalah tentang laporan harta kekayaan dari pubg ini semuanya sudah kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Jadi kami juga melaporkan tentang perjalanan dinas yang dugaan kami ada yang kurang baik karena hampir tiap minggu Kadis ini melakukan perjalanan dengan kejar tangga apa ini apa ini memang dalam rangka dinas apa pergi atau yang lainnya kami pun tidak mengetahui sampai hari ini,” beber Rubi.
Dan kami juga menyoroti tentang adanya seluruh proyek hampir seluruh proyek di perkebunan itu dilakukan dengan salah satu kelola yang harusnya itu dilakukan secara tender kalau dilakukan kelola seperti ini.
Menanggapi tuntutan peserta aksi itu, Asisten ll Pemkot Palembang Zulinto mengatakan,ada dua agenda pertama dari aktivis dan adik-adik mahasiswa menuntut ini sudah ketiga ya bahwa pemecatan terhadap Kadis Perkimtam. “Nanti akan kami sampaikan ke PJ Walikota Palembang,” ujarnya.
Berbagai tuntutan dan saya sudah komunikasi langsung bahwa semuanya ada yang prosedur ada proses nggak bisa PJ serta merta melakukan pemecatan dan itu akan ada kekuatan hukum di dalamnya yang pada saatnya membuat justru beliau bermasalah kan perlu juga kita hindari tetapi agenda ini sudah menjadi PR beliau dan beliau sudah menugaskan afip yaitu inspektorat untuk melakukan pemanggilan penelitian penela’an sehingga akan dibuat keputusan-keputusan hasil dari pada update nantinya ini sudah dilakukan maka kita tinggal menunggu.
“Mohon kesabaran kita menunggu sampaikan dengan teman-teman kita tadi ini berproses, masalah perkimtan tuntutan lampu jalan dan semua keseriusan PJ ini sudah sangat tinggi tentang lampu jalan, coba bayangkan PJ Walikota pada malam hari terjun langsung mengajak teman-teman kita dari Perkintan untuk sama-sama datang ke tempat lampu jalan yang mati kita hidupkan ini adalah satu keseriusan PJ terhadap masyarakat bahwa kemaslahatan masyarakat didahulukan beliau,” jelas Zulinto.
