Palembang, lamanqu.com – Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (28/9/2023).
Massa meminta Gubernur Sumsel Herman Deru untuk memperhatikan Pihak tenaga kerja (buruh/pekerja/Karyawan) PT. GPU yang berjumlah ribuan orang beserta sopir angkutan tambang serta menjamin Keberlangsungan Sektor Pertambangan Batubara dan Angkutan Tambang yang berada di wilayah Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Musi Banyuasin (Muba).
Sehubungan dengan adanya berita dari TV One pada tanggal 27 September 2023 yang berjudul ‘Protes Sengketa Lahan, Ratusan Karyawan Perusahaan Kelapa Sawit Blokade Jalan’ dan adanya demontrasi yang dilakukan oleh Gempita (Generasi Muda Peduli Tanah Air) pada tanggal 21 September 2023 di Kantor Gubernur Sumsel, dan dimediakan melalui Website KABARINDONESIA.CO dengan Isu Desak Gubernur Sumsel dan Bupati Muba untuk menutup aktivitas tambang dan jalan tambang Kabupaten Muratara dan Kabupaten Muba Berkaitan juga dengan 2 (dua) Peristiwa besar PENGHADANGAN MASSA Terhadap Kendaraan Operasional Tambang (Alat Berat dan Dump Truk) di Areal IUP PT. Gorby Putra Utama (PT. GPU) yang diduga dilakukan Pihak PT. Sentosa Kurnia Bahagia. Adapun 2 (dua) Peristiwa tersebut kami uraikan sebagai berikut :
Peristiwa Pertama, terjadi pada tanggal 4 September 2023, Masa Preman bersama Karyawan PT. SKB melakukan PENGHADANGAN dan Dugaan PENGANCAMAN. Penghadangan ini dilakukan pada saat karyawan PT. GPU melakukan pembersihan untuk membuat akses jalan Hauling di areal Pit 1 Blok Rajawali di Lokasi IUP-OP PT. GPU. Masa yang berpakaian Preman PT. SKB sengaja menghalang-halangi aktifitas pekerjaan pertembangan PT. GPU dengan cara melakukan penanaman pohon sawit di areal Pit. Rajawali lokasi IUP-OP PT. GPU yang sudah dibersihkan, diduga dilakukan oleh Masa Bayaran dan Karyawan atas suruhan PT. SKB. (foto telampir), dengan tujuan untuk menguasai areal, menghambat aktifitas di wilayah operasi PT. GPU.
Peristiwa Kedua, terjadi pada tanggal 26 September 2023 dengan cara Masa Preman dan Karyawan PT. SKB melakukan PENGHADANGAN dan Dugaan PENGANCAMAN bahkan nyaris bentrok yang hampir mengakibatkan Karyawan PT. GPU menjadi korban Aksi Premanisme tersebut. Peristiwa ini terjadi di areal lokasi tambang PT. GPU di Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditayangkan dalam berita di TV One pada tanggal 27 September 2023 berjudul “Protes Sengketa Lahan Ratusan Karyawan Perusahaan Sawit Blokade Jalan”
Koordinator Aksi, Dedy Irawan mengatakan, peristiwa tersebut diatas Sangatlah Melanggar Hukum dan sudah tidak dapat DITOLERIR karena berdampak pada BERHENTINYTA TOTAL KEGIATAN TAMBANG PT. GPU yang tentunya nanti Berimbas pada Keberlangsungan Sumber Penghasilan Pekerja/Buruh/Karyawan dan Mitra Kerja PT. Gorby Putra Utama.
Maka Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel Menyatakan Sikap yaitu :
Bahwa kami dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel, meminta kepada Gubernur Sumsel untuk memperhatikan Pihak tenaga kerja (buruh/pekerja/Karyawan) PT. GPU yang berjumlah ribuan orang beserta sopir angkutan tambang yang bekerja untuk keluarga dan anak serta istri. Bersikap berpihak terhadap Investasi Nasional dan netral terhadap ISU dan/atau Polemik sengketa antara PT. SKB dengan Perusahaan Tambang Batubara di Wilayah Musi Banyuasin Sumatera Selatan.
Bahwa kami dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel, meminta kepada Gubernur Sumsel untuk memeriksa dan/atau meneliti semua perizinan PT. SKB sabagai syarat terbitnya HGU dan/atau mengkaji Kesalahan Prosedur dan cacat administrasi Sertifikat HAK GUNA USAHA (SHGU) PT. SKB, dikarenakan telah di cabut berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/VI/2023 tentang Pembatalan Surat Keputusan menteri ATR/BPN Nomor : 83/HGU/KEM-ATR/BPN/XI/2021 tanggal 4 November 2021 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 0016/MUBA Atas Nama PT. Sentosa Kurnia Bahagia Berkedudukan di Palembang Seluas 3.859,70 Ha Terletak di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan karena Cacat Administrasi dan Telah dicabut BPN untuk selajutnya status tanah dikembalikan ke Negara.
Bahwa Kami meminta kepada Gubernur Sumsel jangan terpropokasi ISU yang dibangun Oleh LSM untuk mempunyai agenda untuk menghentikan aktivitas tambang dan jalan tambang Atlas Group yang diduga pesanan dari pihak PT. SKB. Karena aksi solidaritas ini menginginkan Gubernur Sumsel berpihak pada ribuan buruh yang menggantungkan hidup kami atas pekerjaan di sektor tambang.
Bahwa kami dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel, meminta kepada Gubernur Sumsel untuk menyatakan sikap Menjamin Keberlangsungan Sektor Pertambangan Batubara dan Angkutan Tambang yang berada di wilayah Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Musi Banyuasin (Muba). Yang terancam kehilangan mata pencarian di wilayah Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Musi Banyuasin (Muba). Mendesak Pemerintahan dalam Hal ini Gubernur Sumsel yang selalu senantiasa membela kepentingan rakyat sumsel untuk menjaga keberlangsungan sektor pertambangan;
Bahwa kami meminta kepada Gubernur Sumsel Janganlah terpengaruh atas ISU yang sengaja diciptakan diduga pesanan PT. SKB. Kami YAKIN & PERCAYA kepada Gubernur Sumsel untuk MEMPERHATIKAN dan MEMBELA Nasib ribuan pekerja tambang dan para buruh harian lepas beserta Masyarakat yang menggantungkan hidup kepada Perusahaan Pertambangan Atlas Group.
Bahwa kami meminta kepada Gubernur Sumsel, untuk mendukung sektor pertambangan Batubara di wilayah Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Musi Banyuasin (Muba) dikarenakan sangat membantu perekonomian nasional dan kesejateraan Masyarakat di kab Muratara.
Bahwa kepada oknum-oknum Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang berada di Muba jangan mau diperbudak dan diperalat oleh pihak-pihak yang nantinya berdampak pada hancurmya Pekerjaan BURUH/PEKERJA/KARYAWAN sebagai Di Sektor Tambang.
“Kami Mendesak Kapolda Sumsel untuk MENINDAK TEGAS seluruh dugaan tindak pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus yang MENGANGGU dan/atau bermaksud untuk MENUTUP kegiatan tambang dan jalan tambang atlas group di wilayah Kabupaten Muratara dan Kabupaten Musi Banyusin,” bebernya.
Bahwa Kami meminta Keadilan Hukum untuk adanya Tindakan Tegas dari Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Menkopolhukam, Kapolda Sumsel, Gubernur Sumsel, Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Musi Banyuasin dan Kapolres Muratara untuk MENEGAKKAN KONSTITUSI MEMATUHI dan IMPLEMENTASI Secara TOTAL Permendagri No. 76 Tahun 2014 tentang batas daerah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas). Mengevaluasi dan Mencabut seluruh Perizinan PT SKB serta Menindak Tegas Dugaan Pelanggaran Hukum yang dilakukan PT SKB, Baik tidak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Angga Saputra pihaknya meminta Pengawalan Khusus Kepada KAPOLRI dan PANGLIMA TNI untuk memastikan Kembali Kegiatan Pertambangan PT GPU dapat BERJALAN KEMBALI Karena Menyangkut nasib RIBUAN orang (Pekerja/Karyawan/Buruh/Sopir, Mitra Kerja PT GPU).
“Presiden RI, KAPOLRI, PANGLIMA TNI harus memberikan Atensi Khusus agar Perusahaan PT GPU yang Memiliki semua perizinan di Republik Indonesia dan Perusahaan yang KONSTITUSIONAL TIDAK LAGI di STOP secara Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh Pihak PT SKB.Oleh Karena Itu “NEGARA HARUS HADIR” sebagaimana Mandat Undang Undang Dasar 1945,” katanya.
“Kami akan datang Kembali Bersama ribuan buruh, sopir angkutan tambang dan semua kelompok yang peduli dengan kepentingan pekerja tambang,” pungkasnya.
Massa demo diterima oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Hendriansyah, ST.,M.Si tugas pemerintah salah satunya adalah menerima aspirasi seluruh elemen masyarakat termasuk Dari Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan Sumsel.
“Aspirasi ini tentu akan kami kumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mencarikan solusi persoalan ini agar tidak berlanjut kemudian hari.Artinya ada tindakan dan sikap-sikap yang akan dibuat oleh pemerintah nanti akan ada diskusi rapat untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Dia menuturkan, semua Informasi yang disampaikan melalui aksi surat itu kami kumpulkan dan kami bahas secara komprehensif dengan pihak terkait.
“Soal perizinan kita akan koordinasikan dengan Kementerian ESDM. Soal HGU kita panggil BPN kita minta penjelasan dan data-datanya. Sehingga nanti kita dapat yang mana posisi sesuai aturan dan yang mana yang tidak sesuai dengan aturan,” tuturnya.
Ketika ditanya berapa lama proses tindaklanjut dari Pemprov, Hendriansyah menernagkan, Pemda itu sistem birokrasinya adalah tuntutan aksi hari ini dilaporkan ke Gubernur. Kemudian Gubernur akan menunjuk dinas teknis untuk diadakan rapat.
“Kalaupun di masa kepemimpinan Gubernur Sumsel Pak Herman Deru minggu ini berakhir, maka kita akan lanjutkan ke PJ Gubernur.Kita tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut, jadi secepatnya akan kita tidak lanjuti agar tidak terjadi konflik. Hari ini kami sudah cek kegiatan pengangkutan di lapangan masih tetap berjalan,” tandasnya.
