Palembang, lamanqu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang menggelar Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan I tahun kerja 2023 yang di pimpin oleh RM Yusuf Indra Kesuma Wakil Ketua DPRD kota Palembang dari fraksi partai PDIP, Jum’at (28/04/23)
Rapat Paripurna tersebut membahas tentang rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2022 sebagai berikut :
1. Berkaitan dengan penyusunan program harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD dan tetap mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
2. Diharapkan kepada pemerintah kota Palembang melalui OPD terkait untuk meningkatkan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.
3. Guna menjaga keamanan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan sekaligus menegakkan peraturan daerah diperlukan anggaran yang maksimal penambangan personil sehingga OPD yang terkait dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta mengoptimalkan pembinaan fungsi linmas karena peranan linmas sangat penting dalam membantu mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat pendeteksian pencegahan serta potensi-potensi konflik di masyarakat.
4. Komisi 1 mengharapkan kepada OPD terkait dalam pembahasan dan pembuatan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran yang akan datang dengan format yang standar agar lebih sinkron sesuai dengan data-data yang sudah dianggarkan.
5. Secara keseluruhan kinerja organisasi perangkat daerah mitra komisi 1 sudah baik karena hampir keseluruhan dari program dan kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan rata-rata persentase realisasi sebesar 87,7 persen. Walaupun di masing-masing perangkat daerah mitra komisi II terdapat sisa lebih pembayaran anggaran dan untuk perangkat daerah yang masih memiliki persentase realisasi di bawah 80 persen untuk mengevaluasi lebih lanjut program dan kegiatan yang telah direncanakan.
6. Kepada organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kota Palembang yang menjadi mitra komisi II agar program-program kegiatan yang direalisasi tidak sesuai dengan target sehingga perlu untuk dievaluasi sehingga dapat lebih baik untuk dialihkan kepada kegiatan lain agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.
7. Komisi II mengapresiasi dengan tercapainya target pendapatan pajak daerah Tahun 2022 dan diharapkan kepada semua OPD mitra komisi II agar dapat melakukan terobosan guna mencapai target yang sudah ditetapkan
8. Rekomendasi komisi II terhadap mitra sebagai berikut :
a. bagian keuangan sekretariat daerah terdapat dua program kegiatan yang realisasinya 0% pada program kegiatan perjalanan dinas luar negeri dan belanja tenaga ahli untuk dapat dievaluasi serta dapat dialihkan pada kegiatan lain agar lebih efektif dan efisien.
b. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah terkait masalah aset tanah milik pemerintah kota Palembang yang masih berstatus sengketa dan belum bersertifikat agar kiranya pemerintah kota Palembang untuk berkoordinasi dengan badan pertanahan kota Palembang sehingga percepatan proses penyelesaiannya, kiranya aset pemerintah kota Palembang yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah agar bisa lebih dioptimalkan.
c. Badan pendapatan daerah kota Palembang terkait masalah pajak restoran dan rumah makan agar ipteks ditambah dari jumlah yang ada untuk mengurangi potensi manipulasi perhitungan pajak.
d. Masalah kurang optimalnya kinerja dari PT SP2J komisi II merekomendasikan kepada pemerintah kota Palembang melalui perangkat daerah terkait untuk segera merealisasikan subsidi kepada PT SP2J apabila persyaratan untuk mendapatkan subsidi terpenuhi guna mengoptimalkan kinerja dari PT SP2J.
9. Terkait sering terjadinya kecelakaan lalu lintas pada jalan MP Mangkunegara dan di Jalan residen Abdul Rozak kiranya
Dinas perhubungan kota Palembang lebih dapat ditingkatkan pengaturan lalu lintas.
10. Sebaiknya menjadi perhatian pemerintah kota Palembang khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Palembang dikarenakan belum maksimalnya di dalam penanganan banjir kiranya dalam penggunaan anggaran dapat memprioritaskan anggaran untuk penanganan banjir.
11. Kepada pemerintah kota Palembang khususnya Dinas PU PR dan Perkintan untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pihak pengembang perumahan untuk menyediakan rth fasum sesuai dengan Perda yang berlaku.
12. Seiring terjadinya cuaca buruk dan angin kencang yang mengakibatkan pohon-pohon di jalanan roboh atau tumbang untuk itu kepada dinas Perkimtan agar memperhatikan kondisi pohon-pohon pelindung yang ada di kota Palembang.
13. Kurang maksimalnya pelayanan pemasangan atau pergantian lampu jalan serta banyaknya aduan atau keluhan masyarakat terhadap lampu jalan, untuk itu perlu menjadi perhatian pemerintah kota Palembang melalui dinas perkim dan kota Palembang agar segera dapat ditindaklanjuti.
14. Banyaknya pengembangan pembangunan pemukiman di kota Palembang sehingga berdampak pada lingkungan hidup dan juga kebersihan tidak tersedianya bak sampah atau tempat pembuangan sementara sehingga mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan untuk itu kepada Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Palembang agar memperhatikan hal yang dimaksud.
15. Komisi IV mengapresiasi kepada Dinas Kesehatan kota Palembang yang telah mendapatkan penghargaan di Tahun 2022 serta inisiasi dan leadership KTR the union dan di tahun 2023 yaitu PPKN award SPM award kota bebas frambusia yang penilaiannya dilakukan sejak Tahun 2022.
16. Dari program kerja di Dinas Kesehatan kota Palembang pada kegiatan belanja langsung agar lebih memprioritaskan lahan parkir rehab gedung Puskesmas Puskesmas terutama Puskesmas pembantu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
17. Komisi 4 merekomendasikan kepada pemerintah kota Palembang melalui Dinas terkait agar memprioritaskan kegiatan pencegahan stunting di kota Palembang untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
18. Banyaknya pengaduan dari masyarakat terkait masalah bantuan sosial seperti BPJS PKH dan lain-lain untuk itu komisi 4 meminta kepada Dinas Sosial agar dapat berkoordinasi bersama Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Palembang.
19. RSUD bari Palembang Bali yang telah mencapai target PAD Tahun 2022 sebesar 100,19% dan juga beberapa penghargaan yang diterima di Tahun 2022.
20. Kepada Dinas Pendidikan kota Palembang agar berkoordinasi dengan bagian aset pemerintah kota Palembang untuk mendata aset-aset kepemilikan Dinas pendidikan kota Palembang terutama lahan hibah dari masyarakat dan meminta Dinas Pendidikan mensosialisasikan cara pendaftaran data terpadu.
21. Terkait meningkatnya kebutuhan sekolah di setiap tingkatan SD maupun SMP diharapkan Pemerintah kota Palembang dapat memprioritaskan anggaran meubel pembangunan dalam penambahan sekolah dan lokal kelas sehingga pemerataan kebutuhan kualitas serta kuantitas pendidikan dapat dinikmati semua warga kota Palembang dengan mutu dan kualitas yang sama.
22. Komisi IV meminta kepada dinas ketenagakerjaan kota Palembang agar memprioritaskan program pengembangan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal yang produktif dan remuneratif.
23. Kepada Dinas pariwisata agar lebih kreatif dan inovatif dalam mempromosikan kegiatan pariwisata di kota Palembang serta meningkatkan kerjasama serta kemitraan pariwisata di kota Palembang baik di dalam maupun di luar negeri.
24. Komisi IV meminta kepada seluruh OPD untuk dapat meningkatkan koordinasi antar bidang dalam meningkatkan efektivitas anggaran program kerja sehingga lebih maksimal
25. Disampaikan kepada pemerintah kota Palembang agar lebih bersinergi dalam perencanaan penganggaran supaya lebih efektif dan efisien baik dari segi aspek belanja dan penggunaan rekening dan untuk program-program kegiatan yang realisasinya tidak tercapai untuk dapat dievaluasi sehingga pagu yang telah ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan visi misi Palembang emas Darussalam 2023.
26.DPR di kota Palembang sepakat merekomendasikan laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tahun 2022 untuk di paripurnakan.
” Maka dari itu, saya berharap kepada Walikota Palembang untuk segera tindaklanjuti dari komisi serta pihak terkait lainnya yang sudah di sampaikan laporan dari masyarakat,” kata RM. Yusuf Indra Kesuma
Ditempat yang sama Walikota Palembang H. Harnojoyo mengucapkan banyak terimakasih kepada komisi serta pihak terkait lainnya yang ada di DPRD kota Palembang yang telah menyampaikan laporan dari masyarakat.
“Dari semua komisi ada 26 item yang perlu ditindaklanjuti, kami ucapkan terimakasih kepada DPRD kota Palembang yang telah membahas keterangan pertanggungjawaban walikota tahun 2022,” pungkasnya.
