Palembang, lamanqu.com – Pasangan Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Wakil Gubernur H Mawardi Yahya (HDMY), saat ini tepat empat tahun memimpin Sumsel.
Pada kurun waktu tersebut, banyak capaian yang telah ditorehkan keduanya. Bahkan, upaya yang dilakukan HDMY di masa kepemimpinannya, terbilang cukup sukses membawa Sumsel lebih maju.
Hal itu dibuktikan dengan sederet penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja keduanya membangun daerah ini.
Selama empat tahun, sedikitnya ada 166 penghargaan diterima HDMY. Di tahun 2022 ini, terhitung terdapat 25 penghargaan yang diraih.
Tidak hanya itu, keberhasilan kepemimpinan HDMY dibuktikan juga dengan turunnya angka kemiskinan Sumsel yang sebelumnya di angka 12,84 persen menjadi 11,90 persen pada tahun 2022 atau turun sebesar 0,98 persen.
Disebut-sebut, penurunan angka kemiskinan Sumsel tersebut merupakan yang terbaik selama 10 tahun terakhir.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 sempat terjadi kontraksi hingga -0,11 persen akibat pandemi covid-19 , di tahun 2022 ini kembali meningkat menjadi 5,18 persen.
Kendati demikian, Gubernur Herman Deru tetap menekankan jajarannya mulai dari OPD, Biro hingga instansi vertikal untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi sehingga capaian itu dapat lebih baik lagi.
“Sejatinya, jajaran ini merupakan anatomi dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebab itu, baik kesuksesan maupun kegagalan merupakan tanggung jawab bersama,” kata Herman Deru, ketika refleksi 4 tahun kepemimpinan HDMY di ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Jum’at (30/9).
Menurutnya, refleksi tersebut harus menjadi ajang introspeksi diri bagi jajaran di lingkungan Pemprov Sumsel untuk meningkatkan kinerja sehingga kemajuan yang diupayakan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
“Hal ini penting sebagai sarana evaluasi kinerja. Yang sudah baik, harus terus ditingkatkan. Dan yang belum baik, harus kerja keras agar dapat menjadi baik,” paparnya.
Dia tak menampik, jika jajarannya telah berupaya semaksimal mungkin dalam mendorong kemajuan daerah.
“Kita harus terus berbuat. Kita harus ingat peran dan fungsi kita. Pertama kita merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan yang kedua kita sebagai koordinator di daerah ini,” terangnya.
Sebagai wakil pemerintah pusat, lanjutnya, OPD maupun jajaran yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel harus masif melakukan koordinasi dan membuat rerobosan baru agar dapat di implementasikan di daerah.
“Salah satunya soal infrastruktur jalan. Saat ini jalan dibawah nasional sudah mantab 92 persen, jalan provinsi 93 persen, sadangkan jalan kabupaten baru 53 persen. Ini harus kita cari tahu penyebabnya. Sebagai koordinator di daerah, kita harus meningkatkan fungsi dan tugas kita. Harus ada terapi untuk kabupaten dan kota sehingga setiap persoalan dapat terselesaikan,” ungkapnya.
Dia menyebut, langkah yang harus dilakukan bisa diadopsi dari berbagai sumber. Salah satunya pokok pikiran yang disampaikan oleh berbagai pihak.
“Pokok pikiran dari berbagai pihak harus ditampung, asal sesuai dengan RPJMD yang telah ditentukan. Ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi,” ujarnya.
Dia menyebut, hal itu juga sebagai bentuk mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pihak.
“Kita tidak boleh puas dengan yang telah dicapai. Inovasi harus terus dilakukan, jangan berhenti di zona nyaman. ini jadi evaluasi. Yang terpenting adalah frekuensi saat menjalankan misi ini harus sama,” tuturnya.
Bahkan kedepannya, Herman Deru menginstruksikan agar OPD dan jajaran lainnya untuk membuat terobosan yang menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat.
“Jika ada inovasi yang tidak berdampak, untuk apa dipertahankan. Kita inginkan inovasi yang ada produk, sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, optimalisasi akselerasi kinerja merupakan hal mutlak yang harus dilakukan.
“Optimalkan kinerja, sehingga uoaya yang kita lakukan dapat diakselerasi dengan baik dan tepat. Poinnya, kerja saja sebaik-baiknya dan sekeras mungkin,” tegasnya.
Dia berharap, jajaran yang ada di pemprov Sumsel mempertajam koordinasi.
“Pertajam koordinasi, mempercantik produk yang inovatif. Jika inovasi itu tidak bisa dibenahi, ya harus diputus. Semua pihak harus ada upaya. Inspektorat juga harus bergerak. Angka grafik baik, jangan dibanggakan. Lakukan koreksi lagi, sehingga hasilnya lebih baik lagi,” timpalnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya.
Menurut Mawardi, saat ini masyarakat cukup merasakan dampak kebijakan yang telah dilakukan Pemprov Sumsel.
Namun begitu, peningkatan kinerja tetap harus dilakukan.
“Salah satunya soal stunting. Kita berharap angka stunting ini dapat terus ditekan. Ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab kesehatan, tapi semua pihak,” tegasnya.
Semua upaya yang dilakukan, lanjut Mawardi, tak lepas karena kegigihan Sumsel untuk menjadi daerah yang memiliki peran dalam kemajuan.
“Kita harus menjadikan Sumsel ini berperan dalam kemajuan dan kemandirian sehingga Sumsel ini tidak ketergantungan dengan pihak lain,” pungkasnya.
Diketahui, dalam empat tahun kepemimpinan HDMY, kemajuan di Sumsel berkembang pesat.
Turunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, perlahan-lahan mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Hal itu juga tak lepas dari inovasi dan program yang digagas HDMY yakni Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
Meski kurang satu tahun belakangan diluncurkan, nyatanya program tersebut berdampak langsung pada tingkat inflasi di Sumsel.
Bahkan, keberhasilan dalam menekan inflasi, membawa Sumsel tercatat sebagai provinsi yang berhasil mengendalikan laju inflasi lebih baik dari nasional.
Maka, tak heran jika Kementerian Keuangan RI memberikan reward berupa dana insentif untuk Sumsel sebesar 10,32 milyar atas keberhasilan tersebut.
GSMP sendiri merupakan langkah Pemprov Sumsel untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang tadinya hanya sebagai pembeli menjadi penghasil.
Kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan cara menanam sendiri.
Bahkan, dalam merealisasikan GSMP, HDMY tidak menetapkan satu atau dua produk pangan saja yang harus ditanam. Akan tetapi, Kabupaten dan Kota di Sumsel disarankan untuk memilih sendiri apa saja produk pangan yang dapat dihasilkan sesuai potensi daerah masing-masing.
Dengan begitu pangan yang dihasilkan masyarakat melalui GSMP di setiap kabupaten dan kota dapat beragam.
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala OPD, Kepala Biro, instansi vertikal, dan berbagai pihak yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel.
