Palembang, lamanqu.com – Uji publik calon anggota panitia seleksi (Pansel) Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unsri dilaksanakan di ruang rapat KPA kampus Unsri Bukit Besar Palembang, Jumat (29/7/2022).
Uji publik Pansel Satgas PPKS Unsri terdiri dari beberapa Dekan di Unsri.
Dekan Fakultas Pertanian Unsri, Dr. Ir. A. Muslim, M. Agr mengatakan, pansel untuk kekerasan seksual ini nantiya bertugas untuk menseleksi satgas PPKS di Unsri.
“Untuk peserta Pansel terdiri dari 5 dosen dan tendik dan 5 dari mahasiswa.
Pansel ini bertugas untuk menseleksi satgas PPKS. Nah satgas ini nanti bertugas bagaimana membuat suatu kebijakan atau membuat program supaya kekerasan seksual di Unsri itu tidak terjadi lagi atau bisa dicegah,” ujarnya.
Muslim menuturkan, untuk Satgas pPKS ini nanti Pansel yang akan mendesain bagaimana bentuk Satgasnya.
“Siapa-siapa saja yang mewakili satgas tersebut. Itu ada juga dari Permendikti, termasuk bagaimana pembentukan Satgas tersebut itu sudah ada aturannya,” katanya.
Muslim mengungkapkan, untuk panselnya minimal 3 maksimal 7 orang. Itu sesuai dengan aturan Undang-Undang.
“In Sha Allah kita memilih tujuh pansel agar lebih banyak pemikiran-pemikirannya. Untuk satgas anggotanya nanti belum ditentukan,” bebernya.
Menurutnya, Satgas PPKS ini sangat penting sekali. Karena sangat marak kekerasan seksual yang banyak terjadi di Perguruan Tinggi juga di tempat-tempat lainnya seperti sekolah dan di mana-mana.
Oleh karena itu harus dicoba membuat program-program strategis. Kemudian juga membuat kebijakan-kebijakan supaya kekerasan seksual tidak terjadi lagi. “Peuang kekerasan dan pelecehan seksual itu tidak terjadi lagi,” ucapnya.
“Nanti akan dibuat dan dirancang sama sama-sama. Biasanya akan mewakili beberapa elemen, ada yang mewakili fakultas atau paling tidak teman-teman dari hukum. Kemudian ada aktivis mahasiswa. Harapan kita dengan adanya satgas PPKS tidak terjadi lagi pelecehan dan kekerasan seksual di kampus,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumsel, Henny Yulianti SIp MM mengatakan, Dinas PPPA Sumsel memberikan apresiasi yang luar biasa atas tindakan cepat tanggap dari Unsri.
“Kita sudah sama-sama mengetahui Unsri kemarin mengalami mengalami peristiwa pelecahan seksual yang dilakukan oleh dosen. Langkah cepat dari Unsri untuk membentuk satgas PPKS ini langkah yang luar biasa,” ujarnya.
“Hari ini diawali dengan uji publik untuk panselnya. Kami harapkan dari panitia seleksi ini bisa merekrut satgas yang memiliki kompetensi memiliki perhatian khusus terhadap kekerasan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, pendampingan sampai masalah selesai. Harapan saya Satgas ini memiliki keberimbangan yaitu keberpihakan terhadap korban dan tetap menjaga nama baik Unsri,” katanya.
“Hari ini Unsri menjadi contoh bagi Perguruan Tinggi lain. Bisa mencontoh langkah cepat dari unsri dalam mengantisipasi pelecehan seksual,” ucapnya.
Menurutnya, pembentukan PPKS ini tidak melihat urgen atau parah atau tidaknya.
“Karena sudah seharusnya kita konsen kekerasan seksual. Sering kita sampaikan fenomena yang melapor itu apakah jumlah minim, itu karena ada beberapa faktor. Dengan adanya Satgas ini meminta para korban untuk ayo bereaksi. Ini wadah yang sudah ada menjadi wadah untuk korban apa yang mereka alami. Karena rata-rata korbannya masih mahasiswa dan pelakunya dari bagian dari tenaga pendidik. Sehingga mereka ketakutan pada proses pendidikan mereka dan mungkin ada rasa malu karena korban menganggap itu adalah aib,” katanya.
Henny menerangkan, fungsi dari PPPA itu sendiri adalah melakukan pendampingan dan perlindungan kepada korban. Bentuk pendampingan yang dilakukan jika korban memerlukan visum atau tes DNA itu akan difasilitasi oleh dinas PPPA Sumsel.
“Pendampingnya juga berupa pendampingan hukum karena kita ada pengacara. Selain itu, psikologis korban pelecehan seksual itu pasti ada gangguan psikologisnya. Itulah fungsi dari dinas PPPA Sumsel,” pungkasnya.
