Palembang, lamanqu.com – Diskusi Publik Bersama Ketua DPD RI “Koalisi Rakyat Untuk Poros Perubahan” Oligarki, Demokrasi dan Konstitusi digelar Simpul Jaringan Umat Institute Sumsel dilaksanakan di Hotel 101, Selasa (28/6/2022).
Hadir sebagai keynote speker yang juga Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Hadir sebagai narasumber diskusi Ahli Filasafat dan mantan Dosen di Universitas Indonesia Rocky Gerung, Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang-Marauke Circle Dr Syahganda Nainggolan, Andrianto SIP MSi, Guru Besar Sosiologi UIN Raden Fatah Palembang Prof Dr Abdullah Idi MEd, Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pembangunan H Solehun MPd. Dengan moderator Imron Supriadi SAg.
Keynote speker yang juga Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, hampir satu tahun awal jabatannya, dia terus berkeliling daerah. Bahkan dimasa pandemi covid-19, dari perjalanan turun itu, dia menemukan dua persoalan yang hampir sama yakni ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan yang sulit dientaskan.
“Dari temuan itu, saya sampaikan dua persoalan tersebut adalah persoalan fundamental bangsa ini. Oleh karena itu, saat DPD RI menjadi penyelenggara sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2021, sata mulai menyampaikan persoalan kebangsaan ke muka publik dalam sidang yang dihadiri semua lembaga negara saat itu termasuk Presiden dan Wak Presiden. Sejak saat itu, sata terus menerus meresonansikan bahwa kita harus segera melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Karena negara ini semakin hari semakin sekuler, liberalis dan kapitalis. Saya mengajak semua pejabat negara untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan, bukan politisi. Karena negarawan tidak berpikir next election, tapi berpikir next generation,” ujarnya.
Lanyalla menuturkan, sebagai pejabat negara dia disumpah untuk menjalankan konstitusi dan peraturan perundang undangan yang berlaku. “Saya melihat ada persoalan didalam konstitusi kita. Kedaulatan rakyat didalam sistem demokrasi perwakilan yang didesain oleh para pendiri bangsa sudah terkikis dan hilang. Bahkan kita telah meninggalkan Pancasila. Dan puncak semua itu adalah saat kita melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam dengan cara yang ugal ugalan dan tidak menganut pola addendum. Sehingga kita menjadi bangsa yang lain dan tercabut dari akar sejarahnya. Bangsa yang super majemuk ini tiba-tiba melakukan copi paste sistem demokrasi barat secara murni dan konsekuen. Dan secara sadar dan sengaja meninggalkan sistem demokrasi Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa,” bebernya.
Lanyalla mengungkapkan, dia tidak pernah mengatakan pemerintahan Orde Baru yang terbaik. Karena UUD 1945 itu memang harus disempurnakan, untuk memastikan tidak terjadi abuse of power. Tetapi bukan diganti total seperti hari ini. Karena fakta membuktikan, sejak amandemen reformasi semakin banyak lahir Undang-Undang yang menyumbang ketidakadan dan kemiskinan. “Itu saya temukan setelah saya berkeliling 34 provinsi di Indonesia. Itu terjadi karena kita telah meninggalkan mahzab ekonomi pemerataan dan meninggalkan perekonomian yang disusun atas azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh makanisme pasar,” ucapnya.
Menurutnya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. Artinya mengembalikan demokrasi yang selama ini dibajak kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, yang bermoral dan berbudi pekerti luhur.
“Saya menyampaikan ini bukan karena keinginan saya menjadi Presiden. Saya tidak pernah meminta jabatan, karena bagi saya jabatan bukan urusan saya, tapi menjadi urusan dan takdir dari Allah SWT. Jika saya ditakdirkan Allah SWT memimpin bangsa ini, maka pekerjaan besar yang saya lakukan adalah mengembalikan kedaulatan rakyat kepada pemilik negara ini yaitu rakyat Indonesia asli,” tandasnya.
Setelah pemaparan keynote speech dri Ketua DPD RI. Acara dilanjutkan penyampaian pernyataan sikap dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi yang menyampaikan aspirasi pemakzulan Presiden Joko Widodo. Karena berdasarkan UUD 1945, Presiden bisa diberhentikan atau dimakzulkan oleh MPR. Dan KAMI menikai kebijakan dari Presiden Jokowi banyak yang bertentangan UUD 1945 dan berpotensi merugikan rakyat.
Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menuturkan, pihaknya menerima aspirasi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi. “Nanti kita sampaikan di sidang paripurna. Bapak dari KAMI bisa ikut, ini terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi. “Karena tugas DPD RI menerima aspirasi, namun yang menentukan MPR RI. Kami Ketua DPD RI tetap mengamankan Presiden RI Joko Widodo hingga tahun 2024 sesuai konstitusi. Jika ada aspirasi dari masyarakat ,ini juga kita sampaikan,” ucapnya.
Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan para narasumber.
Rocky Gerung mengatakan, Presiden diwajibakan menjalankan konstitusi yakni permata memelihara orang miskin dan kesua mencerdaskan rakyat.
“People power itu kedaulatan rakyat. Fakta kemiskinan itu terlihat, kekayaan separuh Indonesia dikuasai sekelompok orang tertentu,” ucapnya.
“Presiden Jokowi gagal memelihara orang miskin. Sedangkan APBN surplus 400 triliun. Pemerintah sengaja memiskinkan rakyat untuk kepentingan politik 2024.
Kedua, soal memajukan kecerdasan bangsa. Sampai sekarang beradarkan UU sudah menyatakan 20 persen untuk pendidikan. Presiden jokowi memperpanjang jalan tol, tapi memperpendek pikiran,” bebernya.
Sementara itu, narasumber lainnya HSolehun menambahkan, bicara politik daerah, untuk di Sumsel memiliki tingkat kemiskinan 12 persen. Tingkat kemiskinan ini diatas rata rata nasional. “Yang ingin kita garisbawahi, daerah Sumsel dengan potensi besar di sumber daya alam. Tapi kemiskinan itu berada dikabupaten dan kota yang kaya SDA seperti Muarata, Muba, Lahat, Pali dan Palembang.
“Dari data ini menjukkan selama bangsa ini diurus tidak benar, maka berdmpak dengan daerah. Kebijakan kita bergantung dengan elit pemerintah pusat. Kita berharap koalisia perubahan rakyat ini untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
