Muaradua, LamanQu id—Bangunan Hotel serta Penginapan Ranau Indah (RI) yang berlokasi di bantaran pinggir pantai Danau Ranau banyak menuai kritik Masyarakat terkait letak bangunan yang diduga melanggar aturan.
Begitu juga dengan tempat bangunan sasana mainan atau Waterboom dinilai tidak sesuai letak fungsi dan objek pembangunan pada umumnya hingga dengan kasab mata saja kejanggalan itu jelas jelas mengabaikan azas pembangunan yang ramah lingkungan dan patuh serta tunduk pada aturan yang berlaku.
Dimana Bangunan Hotel Ranau Indah dan Waterboom beroperasi semenjak beberapa tahun ini berada pada bantaran Danau Ranau,melihat letak bangunan yang berdiri sangat bebas di bantaran Danau Ranau.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama DPRD Kabupaten OKU Selatan menggelar Rapat Koordinasi terkait Pelanggaran Pembangunan di Badan Air dan Sempadan Danau Ranau yang dilakukan oleh PT. Sumbara Multi Artha (SMA).senin siang, 20/12/2021.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten OKU Selatan Ardiyan Gama, S.H. turut dihadiri Oleh Anggota Komisi II DPRD OKU Selatan H. Ruslan Effendi, Adiputra, dan A. Suandi. juga turut hadir Jajaran Pemkab OKU Selatan yang diketuai oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hermansyah Said, S.Ip. Kepala Dinas PU TR A.Farid Effendy, S.T. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Darmawan, SE., M.M. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Umar Safari, dan Kepala Dinas PMPTSP Haris Munandar.
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dan DPRD OKU Selatan telah memberikan beberapa kali Surat Teguran kepada PT. Sumbara Multi Artha yang telah melanggar peraturan pembangunan di Badan Air dan Sempadan Danau Ranau. Surat teguran sendiri dari beberapa OPD diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Karena tidak adanya tindaklanjut dari pihak PT. Sumbara Multi Artha, masih adanya kegiatan pembangunan bahkan mengabaikan surat teguran yang dilayangkan Pemkab OKU Selatan. Puncaknya, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan pada 23 Oktober 2021 telah mengajukan Surat permohonan tindaklanjut Pelanggaran Danau Ranau kepada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWS) VIII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, selaku pihak pemegang kewenangan dalam pelanggaran yang terjadi.
Ketua Komisi II DPRD OKU Selatan menjelaskan, bahwa pembangunan yang dilakukan oleh PT. Sumbara Multi Artha di Badan Air dan Sempadan Danau Ranau Desa Surabaya Timur Kecamatan Banding Agung ini sudah melanggar peraturan, dan beberapa Surat Teguran hasil dari Monitoring Komisi II dan III pada Januari 2020 juga diabaikan.
“Seperti diketahui Danau Ranau ini butuh perhatian, bagaimana caranya Danau Ranau dapat kita jaga dengan mematuhi peraturan, dari OPD terkait kirim lagi surat teguran kepada PT. SMA ini, dan kita coba berkonsultasi dan diberikan tenggang waktu untuk membongkar sendiri,” Ujar Ketua Komisi II.
Asisten II dalam kesempatan menjelaskan, bahwasanya BBWS VIII telah membalas Surat dari Bupati OKU Selatan dan telah melayangkan Surat Teguran 1 secara tertulis kepada PT. Sumbara Multi Artha pada 14 Desember 2021 dengan Surat Nomor SA.0203-Da/1360 perihal Pemantauan dan Pemanfaatan Sumber Air.
Dalam Surat Teguran yang di kirimkan BBWS VIII ke PT. Sumbara Multi Artha, dijelaskan untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang ada di Sempadan Danau Ranau/di Badan Danau Ranau karena tidak mempunyai izin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air sesuai dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
Jika Surat Teguran pertama tidak ditindaklanjuti akan diberikan Surat Teguran ke dua, dan selanjutnya Surat Teguran ke tiga. Jika sampai Surat teguran ke tiga tidak juga dibongkar akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diberikan sanksi pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan A. Suandi dalam kesempatan ini juga mengatakan, bahwa persoalan seperti ini jangan sampai meluas dan akhirnya banyak dilakukan pembangunan-pembangunan yang melanggar peraturan di Badan Air Danau Ranau. “Kita harus mencari langkah-langkah konkret untuk mengingatkan warga/masyarakat kita untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan di Badan Danau,” ujar Suandi.
“Bangunan jangan sampai menjamur dan semakin sulit kita kendalikan, kita selaku Pemerintah tidak ada kewenangan, kewenangan ada di Kementerian dalam hal ini BBWS VIII, namun kita bisa mengendalikan sebelum banyak aktivitas pembangunan yang melanggar, “tutup Kadis PUTR.(tisna)
