Palembang, lamanqu.com – Pembukaan sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumsel tahun 2021 diselenggarakan Kesbangpol Provinsi Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Rabu (1/12/2021).
Pj Sekda Provinsi Sumsel Suman Asra Supriyono mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin ada persamaan visi dalam penilaian IDI. “Disini ada pokja. Kita berharap IDI di Sumsel bisa naik atau paling tidak stabil. Sehingga apa yang diharapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujarnya.
“Pada tahun 2020 penilaian IDI menurun, karena ada beberapa koponen variabel dan indikator yang berubah. Harapannya penilaian IDI untuk tahun 2021 naik kalau bisa 78 persen atau 80 persen,” tambah Supriyono.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel, Kurniawan mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi IDI, karena ada parameter baru.
“Kami undang narasumber terkait RPJMD dari Bapeda dan BPS. Nanti pokja yang masuk dalam keputusan Gubernur bisa berkolaborasi. Sehingga saat penilaian bisa naik.Pada tahun 2020, penilaian IDI Sumsel menurun 69 persen. Harapan kita pada tahun 2021 naik di 78 persen. Karena ini terkait RPJMD dan RPJMN,” katanya.
“Harapan kita, penilaian IDI Sumsel tahun ini naik. Ini BPS yang mengeluarkan. Kami hanya pelaporan, pokja pokja ini yang bekerja. Penilaian tahun 2021 dikeluarkan pada tahun 2022, kita berharap penilaian di tahun 2021 persentasenya naik. Karena tidak ada yang dinilai kurang baik, misalnya demo boleh, tidak ada larangan. Seluruh komponen itu BPS yang menilai,” bebernya.
Kabid Politik Badan Kesbangpol Sumsel, Kurniawan Kantinoko menambahkan, IDI adalah salah satu indeks komposit untuk mengukur tingkat demokrasi di suatu wilayah. Kesbangpol menyelengarakan kegiatan ini, untuk mensosilisasikan IDI.
“Masih banyak kalangan yang belum mengetahui IDI. Kita sosialisasi agara seluruh komponen memahami. Karena IDI bukan tanggung jawab satu instasi saja, tapi seluruh elemen masyarakat. IDI meliputi tiga Aspek yakni kebebasan sipil, aspek hak politik dan hak lembaga demokrasi. Ada 11 variabel, 28 indikator, itu semua harus dipenuhi,” paparnya.
Lebih lanjut Kurniawan menjelaskan, IDI ini kan alat mengukur keberhasilan demokrasi. Jika dikaitkan IDI menurun berbanding lurus menurunnya demokrasi, itu tolak ukur. Yang jelas jadi tanggung jawab semua komponen bersatu padu, aspek, indikator tadi jangan menyentuh angka negatif.Persertanya sosialisasi ini Pokja IDI, seluruh perwakilan OPD se Sumsel, kesbangpol. Narasumber kesbangpol, BPS dan Bapeda.
“Outputnya seluruh komponen mengetahui IDI. Kita bersinergi menjadikan poin indikator dipenuhi. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. iDI terpusat leading sektor Kemekumham, BPS, Bapenas, Kemendagri,” paparnya.
“BPS melakukan rekapitukasi data dan informasi yang berkembang. Diharapkan IDI tersosialisasi, dan seluruh bersinergi untuk mencapai IDI semaksimal mungkin. Outputnya peningktan demokrasi di Sumsel,” tandasnya.
Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, lanjut Kurniawan, pihaknya menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yakni wajib memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan serta mengukur suhu tubuh dan memakai hand sanitizier.
