Palembang, lamanqu.com – Direktur Landreform Kementrian ATR memimpin rapat koordinasi teknis pelaksanaan pilot project percepatan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan produksi tidak produktif berbasis penataan agraria berkelanjutan Provinsi Sumsel tahun anggaran 2021 bertempat di Hotel Excelton, Kamis (25/11/2021).
Direktur Landreform Sudaryanto mengatakan, ada 4 provinsi yang menjadi pilot project redistribusi TORA yakni Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltim. Sumsel kebagian 45 ribu hektar untuk redistribusi TORA yakni 30 ribu hektar di kasawan Muba dan Banyuasin, dan sisanya 15 ribu hektar tersebar di daerah lain.
“Sumsel dipilih menjadi pilot project karena dilihat dari kesiapannya. Daerahnya yang mendukung, kita harus koordinasi di Pusat dengan daerah. Karena yang tau subyeknya itu kan pemerintah daerah. Kita tidak begitu paham,” ujarnya.
“Untuk lokasinya itu 30 ribu hektar di Muba dan Banyuasin itu sudah terdata inventarisirnya yakni penguasaan, pengunaan, dan pemilikan tanah. Ternyata setelah diinventarisir, ternyata dilapangan sudah tidak ada lagi yang kosong. Semua sudah ada penggarapnya, itulah yang akan segera diputihkan,” tambah Sudaryanto.
Lebih lanjut Sudaryanto, sesuai aturan tanah untuk pertanian maksimal itu setiap kartu keluarga itu memiliki 5 hektar. “Tetapi dilapangan ternyata ada yang menguasai hingga 50 hektar, ada yang setengah hektar. Itu kita data dan analisa. Itulah perlu pendataan, ada yang menguasai lebih banyak dan ada yang sedikit. Untuk yang menguasai lebih banyak itu akan dipotong, agar dibagi dengan yang menguasai lahan yang lebih sedikit. Itulah yang dikatakan berkeadilan. Ini tanah milik negara, bukan tentang mau atau tidak mau petani diatur. Negara hadir untuk mengatur itu,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel Rosyidin menuturkan, pihaknya berterima kasih dengan BPN Pusat yang telah melaksanakan rakor terkait reforma agraria tentang kawasan hutan yang tidak produktif menjadi produktif. “Ini menjadi kebahagiaan masyarakat Sumsel yang kedepan legalitas tanahnya. Ini luar biasa, dari 34 provinsi hanya 4 provinsi yang jadi pilot projectnya. Ini harus jadi role model yang bagus. Lakukan sebaik mungkin, agar tidak ada persoalan sosial. Karena ketika bicara tanah banyak konflik sosial,” terangnya.
“Bapak Gubernur, ketika membagikan sertifikat tanah di OKUT, beliau sangat senang, karena masyarakat mendapat legalitas kepemilikan tanah. Dengan adanya sertifikat tanah, ini menjadi penting karena bisa punya hak atas tanah itu sendiri. Bapak Gubernur ingin kepemilikan tanah itu menjadi kebahagiaan bagi petani, karena tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.” pungkasnya.
