lamanqu.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengusulkan 1 juta guru honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa melalui tes.
Muzani menyebut para guru honorer tersebut sudah mengabdi bertahun-tahun.
“Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes,” kata Muzani kepada wartawan, Selasa (21/9).
Muzani mengatakan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi PPPK akan memberikan kepastian masa depan mereka. Pengangkatan ini juga menjadi penghargaan untuk mereka yang telah mengabdi puluhan tahun.
“Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka. Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi,” katanya.
Di sisi lain, Muzani menyoroti pembelajaran di tengah pendemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus bisa menerapkan pembelajaran tatap muka dengan aman.
Wakil ketua MPR itu menyebut model pembelajaran daring sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet, dan kuota internet. Menurutnya, sistem itu tidak optimal karena telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan.
“Jika terus begini, kualitas SDM, katanya, pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan karena dihasilkan proses pendidikan yang kurang sempurna. Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan ada tiga kali kesempatan bagi guru honorer yang ikut tes PPPK.
Tjahjo menyampaikan tes pertama dikhususkan bagi tenaga honorer kategori II (THK II) dan guru non-ASN yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Adapun tes kedua dan ketiga digelar bagi peserta yang gagal di tes pertama.
“Panselnas Seleksi Guru ASN PPPK 2021 memberikan kesempatan untuk mengikuti tes Seleksi Kompetensi sebanyak tiga kali,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Senin (20/9/2021).
Pelaksanaan tes PPPK bagi para guru honorer menuai kritik. Pemerintah dinilai mempersulit para guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun untuk menjadi PPPK.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik nilai ambang batas (passing grade) yang terlalu tinggi. Selain itu, banyak gangguan teknis, seperti situs tak bisa diakses, menjelang tes PPPK.
“Bayangkan bagaimana mereka enggak stres. P2G melihat kayaknya Panselnas tidak siap, mestinya informasi itu sudah firmed jauh hari dan tidak berubah-ubah,” kata Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, Rabu (15/9/2021).
