Palembang, lamanqu.com – Halal Bihalal BPD Abujapi Sumsel dihadiri langsung Ketua BPD Abujapi Sumsel H Novembriono, Dirbinmas Polda Sumsel yang mewakili Kasi Wajaspam （Pemgawasan Jasa Pengamanan）Kompol Baharuddin , Kasat Binmas Polrestabes Palembang yang mewakili Aipda Harpin dan tamu undangan lainnya.
Halal Bihalal ini dilaksanakan di Profesional Security Smart Jalan Purwosariraya Lrg Simanampang No 133 Kalidoni, Rabu （26/5/2021）.
Novembriono mengatakan, pihaknya melaksanakan silaturahmi antara Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan （BUJP）, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia （APSI） dan Polda Sumsel.
“Para pimpinan BUJP Se-Sumatera Selatan diharapkan dapat kembali menjalin silaturahmi kekompakan saling pengertian juga memberikan kesepahaman tentang bagaimana memberikan Badan Usaha Jasa Pengamanan （BUJP). Pengguna dapat lebih mengangkat ya satuan pengamanan dalam rangka memberikan kesejahteraan nya juga perlindungannya dan kenyamanannya dalam bertugas,” ujarnya.
Dia menuturkan, kalau seandainya satpam itu tidak mengikuti serikat buruh sesuai dengan pekerjaan lainnya, itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Jadi misalnya kalau seandainya serikat buruh itu melaksanakan demonstrasi dan lain-lain. Masa satpamnya selaku satuan pengamanan ikut-ikutan. Jadi siapa nanti yang akan mengamankan.
“Tetapi dia bisa menyampaikan keinginan-keinginan nya ataupun masukan masukannya ke dalam asosiasi profesi ya asosiasi profesi dan pengamanan yang khusus satuan pengamanan dan di PP 44, sehingga mengikuti Serikat ataupun tidak dianjurkan mengikuti Serikat di luar daripada Serikat profesi satpam sehingga dia tetap bisa melaksanakan tugas tugasnya dengan baik,” paparnya.
“ Untuk kesejahteraannya masih belum, masih banyak yang belum memenuhi standar . Nah ini biasanya karena pengaruh daripada tender-tender pekerjaan dengan berpedoman pada harga terendah yang menyebabkan akhirnya user itu menerima saja pemenang dengan harga rendah sehingga tidak memenuhi standar daripada upah minimum,” kata Nobembriono.
“Kita berharap user juga punya alat kontrol dalam rangka menentukan upah boleh dilaksanakan tetapi upah minimum nya tidak dilanggar, apa itu, nah ini yang sudah kita usulkan ke pemerintah. Kita berharap bahwa kalau bisa satuan pengamanan sebagai Garda terdepan juga diperhatikan,” bebernya.
Ketika ditanya satuan pengaman yang sudah di vaksinasi, Nobembriono mengungkapkan, sampai sekarang belum update data tersebut. “Ya belum update data tersebut sehingga kita tidak mengetahui berapa jumlah satpam yang sudah ter vaksinasi. Karena dia juga bisa menjadi sumber penularan karena Satuan Pengamanan merupakan Garda terdepan. Nah kalau seandainya dia diberikan prioritas untuk untuk vaksinasi itu akan mengurangi dampak dari pada penyebaran covid-19,” katanya.
Nobembriono mengungkapkan, sebagian Badan Usaha Jasa Pengamanan （BUJP） di Sumatera Selatan maupun di Jawa memang melakukan vaksinasi sendiri. “Secara perusahaan sementara ini belum ada kita berharap dari pemerintah sendiri, memperhatikan bahwa satpam itu sebagai prioritas utama dalam vaksinasi. Kita juga terus mensosialisasikan kepada satpam untuk mematuhi protokol kesehatan, serta ikut mengajak masyarakat agar selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” ungkapnya.
“Kita sudah sudah memberikan usulan melalui badan asosiasi badan usaha pengamanan pusat, bawah vaksinasi satpam itu sebaiknya diutamakan. Karena mereka sebagai Garda terdepan dan mereka juga bisa sebagai penyebar virus juga karena mereka banyak berhubungan dengan masyarakat, segera kita sampaikan. Harapan kita segera vaksinasi satpam itu menjadi prioritas yang sama seperti dokter dan kepolisian,” pungkasnya.
