Palembang, lamanqu.com – Berdasarkan hasil rapat LKPJ Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) antara Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Sumsel dengan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sumsel di ruang aula Komisi V DPRD Sumsel, Senin (19/4/2021) ternyata vaksin Covid-19 untuk guru seluruh Sumsel terutama untuk SMA dan SMK dimana progresnya hanya 12,83 persen. Jika progresnya tidak berubah, maka Pembelajaran Tatap Muka akan ditunda hingga tahun ajaran baru.
“Artinya di bawah 15 persen, jadi kami dari Pansus V DPRD Sumsel msih menunggu satu bulan sebelum di bukanya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) , kalau data ini tidak berubah kita tetap merekomendasikan untuk menunda di selenggarakan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru,” kata Wakil Ketua Pansus V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli ketika di temui di ruang kerjanya, Senin (19/4/2021).
Sehingga pihaknya mendesak Dinas Kesehatan Sumsel untuk mengejar agar guru-guru di Sumsel diberikan vaksin covid-19.
“Keterlambatan ini dari Dinkes hari ini mereka mempermasalahkan soal distribusi kesiapan dari sekolah, padahal pihak sekolah sudah siap, bahkan pihak Dinas Sumsel sudah mengusulkan untuk vaksin massal untuk guru-guru,” katanya.
Karena itu pihaknya akan melihat bagaiman satu bulan ini kinerja Dinkes Sumsel menyelesaikan vaksin covid-19 terhadap guru-guru di Sumsel.
Sebelumnya Komisi V DPRD Sumsel mempertanyakan kesiapan Sumsel dalam membuka lagi pembelajaran tatap muka terbatas (PTN) di sekolah yang ada di Sumsel ditengah pandemi Covid-19.
“Dengan rencana dibukannya sekolah sesuai SK 4 Menteri pada bulan juni kami justru menanyakan kesiapan vaksin Covid 19 untuk guru dan siswa dan persiapan rencanaan pembukaan sekolah di tahun ajaran baru. Termasuk distribusi vaksin yang ada di Sumsel sudah berapa persen,” kata politisi PKS ini saat melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Reza Fahlevi dan perwakilan Dinas Kesehatan Sumsel Yanuar dan Feri, Rabu (31/3) di ruang rapat Komisi V DPRD Sumsel.
Apalagi menurutnya SKB 4 Menteri tersebut ada catatan yaitu pembukaan proses belajar mengajar tergantung wilayahnya masing-masing.
“Kalau wilayahnya trend covidnya tinggi tentu pembukaan sekolah ini ditunda, tapi kalau sudah normal artinya tidak banyak kasus lagi boleh di buka, dan memastikan selesaikan dulu vaksin untuk guru-gurunya, “ katanya.
Dia juga mempertanyakan soal pemberian vaksin di ibu kota kecamatan dan belum menyisir guru-guru yang berada di dusun-dusun.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel Reza Fahlevi menjelaskan untuk pembelajaran tatap muka terbatas (PTN) sering dengan edaran Gubernur Sumsel Desember tahun 2020 dimana Sumsel menunda proses belajar mengajar sampai dengan vaksin guru semuanya sudah mendapatkannya.
“Diharapkan di Juli tahun ajaran baru semua sudah bukan tapi tetap menjaga protokol kesehatan dengan souble shift atau shif-shiefan ada separuh masuk ada separuh belum, besok separuh masuk , separuh belum,” katanya.
Pihaknya sudah menyampaikan kepada Dinkes Sumsel agar ini cepat dimana target di pertengahan mei harapan sudah di vaksin paling akhir SMA/SMK dan SMP diminggu keempat bulan mei.
“Kalau kita nunggu di RS Siti Fatimah tidak selesai makanya saya usul kapada Kadinkes , di adakan vaksin massal, tenaga pendidik ini diprioritaskan, kalau ada orangtua yang belum mengizinkan anaknya sekolahkita fasilitasi dengan daring dan online bukan dipaksakan semuanya harus PTN,” katanya.
Perwakilan Dinas Kesehatan Sumsel Yanuar dan Feri menjelaskan distribusi vaksin di Sumsel berjalan lancar dan terakhir vaksn single dosis terserap dan ada beberapa kabupaten kota saja yang tersisa.
“Untuk stok dosis, multi doss vaksin masih cukup banyak sekitar rata rata 80 sampai 100 ribu kabupaten kota sedangkan stok provinsi sekitar 34,900 dosis untuk multi doss vaksin,” katanya.
Untuk penyerapan vaksin hampir rata-rata diatas 80 sampai 100 persen lebih .
Untuk vaksinasi tenaga pendidikan di Sumsel hampir kabupaten kota vaksinasinya mencapai di posisi 26 persen ada juga 29 persen seperti di Banyuasin tapi rata-rata ragenya 25 sampai 29 persen .
“Prioritas vaksin kita untuk tenaga pendidik dan kependidikan sedangkan vaksin untuk siswa mulai TK sampai SMA dibawah umur 18 tahun memang belum menjadi prioritas karena sisi ketersediaan vaksin dimana uji klinisnya untuk diatas 18 tahun,” pungkasnya.
