lamanqu.com – Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing menyebutkan penggulingan pemerintahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi tidak terhindarkan.
Ia juga mengklaim pengambilalihan kekuasaan itu sesuai dengan hukum.
Dikutip LamanQu dari Channel News Asia, Rabu (3/2/2021) dalam komentar publik pertamanya sejak kudeta militer itu, jenderal tersebut mengatakan pengambilalihan militer “sejalan dengan hukum” setelah pemerintah gagal menanggapi keluhannya atas kecurangan pemilu.
“Setelah banyak permintaan, cara ini tidak terhindarkan bagi negara dan itulah mengapa kami harus memilihnya,” kata Jenderal Aung Hlaing dalam rapat kabinet pertama, menurut pidato yang diposting di halaman Facebook resmi militer.
Jenderal Aung Hlaing diberi “kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif”, yang secara efektif mengembalikan Myanmar ke pemerintahan militer setelah 10 tahun masuk dalam transisi demokrasi.
Sebuah pernyataan di halaman Facebook yang terverifikasi, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi, serta Presiden Win Myint dan semua anggota partai yang ditahan.
Ia juga menuntut militer “mengakui hasil yang dikonfirmasi dari pemilihan umum 2020”.
Diketahui bahwa Militer Myanmar mengejutkan negara itu ketika menahan Aung San Suu Kyi dan pemimpin NLD lainnya dalam penggrebekan pada Senin (01/02/2021) menjelang dimulainya kembali parlemen.
